Tangani Masalah Hukum, Pertamina dan Kejati Bali Bangun Sinergi

Rabu, 04 Maret 2020 : 22.25
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Idianto, SH, MH dan General Manager MOR V Werry Prayogi/ist.
Mangupura - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) V, menggandeng Kejaksaan Tinggi Bali guna menjalin kerja sama bidang hukum.

Sinergi ditandai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Idianto, dan General Manager MOR V Werry Prayogi di Kuta, Badung, Rabu (4/3/2020).

Acara dihadiri Wakil Kejaksaan Tinggi Bali Asep Maryono, Area Manager Legal Counsel & Compliance MOR V Yunita Ekawati, Sales Area Manager Pertamina Bali Deny Sukendar, serta jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pertamina di Bali.

GM Pertamina MOR V Werry Prayogi memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Bali. Werry juga berterima kasih, atas beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama sebelumnya.

"Pertamina sebagai BUMN yang menyediakan kebutuhan energi ke masyarakat, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Bali," jelas Werry.

Pihaknya berharap, melalui kerja sama ini agar operasional bisnis Pertamina khususnya di Bali dapat terjaga dan terlindungi.

Aspek hukum, seperti dukungan pertimbangan hukum baik hukum litigasi maupun non-litigasi, optimalisasi kegiatan pemulihan aset, dan dukungan keterangan saksi ahli terkait penanganan perkara pidana maupun perdata, adalah beberapa aspek yang dituangkan dalam nota kesepakatan ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Idianto, menjelaskan penandatanganan nota kerjasama ini adalah salah satu wujud saling pengertian dan saling membutuhkan antara Pertamina dan Kejaksaan Tinggi Bali.

"Sebagai Jaksa Pengacara Negara kami memiliki tugas mewakili pemerintah dalam hal ini termasuk Pertamina yang merupakan BUMN guna membantu menjaga operasionalnya dari risiko hukum," kata Idianto.

Beberapa contoh kegiatan yang tercakup dalam nota kesepakatan diantaranya bantuan hukum apabila Pertamina digugat pihak lain.

Kemudian, legal opinion dan pendampingan hukum terkait dispute yang menghambat operasional perusahaan hingga bantuan narasumber apabila Pertamina hendak jalankan sosialisasi aspek hukum baik kepada internal Pertamina maupun masyarakat. (riz)
Bagikan Artikel

Rekomendasi