KPPU Belum Temukan Dugaan Pelanggaran Perdagangan Masker

Selasa, 03 Maret 2020 : 23.17
Ilustrasi,petugas di Bandara Ngurah Rai menggunakan masker mencegah penyebaran virus corona/dok
Jakarta - Dari penelitian yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hasilnya belum menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam perdagangan masker di pasaran.

Kesimpulan itu, merupakan temuan sementara penelitian inisiatif KPPU dalam menyikapi kenaikan dan kelangkaan harga masker di pasaran sejak awal Februari 2020 hingga 2 Maret 2020.

Penelitian memang menunjukkan kenaikan harga masker terutama jenis 3 ply mask dan N95 mask yang sangat signifikan. Namun saat ini, kenaikan masih dipacu oleh kenaikan permintaan sebagai akibat merebaknya Novel Coronavirus (COVID-19) di seluruh dunia.

Hasil penelitian tersebut disampaikan di Forum Jurnalis terkait Temuan Sementara Penelitian KPPU atas Kelangkaan Masker di Pasaran oleh Anggota KPPU Guntur S. Saragih dan Direktur Ekonomi KPPU M. Zulfirmansyah, Selasa (3/3/2020).

Guntur mengungkapkan, dalam rentang waktu tersebut, KPPU melihat adanya kenaikan harga yang signifikan dari harga normal. KPPU melihat ada peningkatan demand yang tinggi di pasar yang tidak diiringi dengan peningkatan supply dari Produsen.

Di mana jumlah produksi antarprodusen tidak sama. KPPU telah melakukan konsolidasi data dengan
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,

Berdasarkan data dan informasi yang ada memperlihatkan berkurangnya stok masker dan tingginya demand. Penelitian tersebut dilakukan di area Jabodetabek dan seluruh wilayah kerja kantor wilayah KPPU.

Pihaknya belum menemukan adanya pelaku usaha besar yang menjadi sumber kenaikan harga masker di pasaran. Dari struktur, saat ini terdapat banyak pelaku usaha di pasar masker Indonesia.

"Tercatat ada 28 perusahaan pProdusen masker yang terdaftar melalui izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, 55 perusahaan distributor masker, dan 22 perusahaan importir masker," sebut Guntur.

Dari penelitian juga ditemukan bahwa belum ada pelaku usaha besar yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pasar.

Untuk itu, KPPU menghimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 bahwa di Indonesia telah ditemukan suspect pasien yang terinfeksi COVID-19.

Kepanikan ini membuat meningkatnya daya beli di pasaran dan meningkatkan kebutuhan secara mendadak, sehingga sangat rentan dimanfaatkan oleh pasar untuk menaikkan harga.

"KPPU berharap masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan bertindak cerdas dalam bertransaksi," tandasnya. Selain itu, KPPU juga memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/ 1999 dalam industri masker.

"Kami juga mengapresiasi pelaku usaha yang tidak melakukan peningkatan harga dan memanfaatkan situasi yang tengah terjadi saat ini," demikian Guntur. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi