Dunia Dilanda Covid-19, Jokowi Diminta Prioritaskan Pembangunan Pangan dan Energi

Minggu, 29 Maret 2020 : 16.29
Ilustrasi-wabah virus corona misterius dari Cina diklaim menyebabkan munculnya 17 kasus baru dan menyebar antar-manusia. (Istockphoto/wildpixel)
Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta merubah skala prioritas pembangunan yang lebih berorientasi pada sektor pangan dan energi dengan membangun serta membenahi sektor hulu dan hilir industrinya karena hal ini diyakini cara yang paling mungkin dilakukan di tengah pandemik covid 19 dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Dunia yang dilanda Covid-19 menjadi momentum untuk melakuian perubahan termasuk dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Paling tidak, pemerintahan Jokowi telah berulangkali memperoleh momentum yang dapat mengubah peta ekonomi-sosial masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyampaikan, agar Presiden Jokowi bersama pasangan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mampu memenuhi harapan masyarakat untuk memenuhi janji kampanye melalui gaya sederhana dan merakyat.

"Pemerintah harus melakukan perubahan mendasar, yaitu memperbaiki pengelolaan ekonomi selama ini, baik itu ketimpangan ekonomi secara sektoral dan struktural (rasio gini 0,39-0,41), kemiskinan dan pengangguran," ujar Defiyan dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Dalam pandangannya, Presiden Jokowi berkali-kali kehilangan momentum, termasuk melakukan 2 (dua) kali reshuffle kabinet Indonesia Kerja pada periode 2014-2019, yang ternyata juga tidak mampu melakukan perubahan atas perlambatan ekonomi dan memenuhi janji merampingkan kabinet serta tidak melakukan transaksi dengan partai politik.

Menurut, Defiyan, pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto/Gross Domestic Product (GDP) Indonesia sejak Tahun 2014-2019 tak pernah mencapai proyeksinya yang optimal, bahkan sebagian besar kalkulasinya jauh dari capaian.

Dia mencontohkan paling anyar, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 yang sebesar 5,2 persen, tapi faktanya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 hanya tumbuh di angka 5,02% atau meleset sebesar 0,18% .

Penurunan harga berbagai komoditas, seperti minyak bumi, batu bara dan produk olahan lainnya segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai perubahan struktural dan sektoral dengan lebih mengutamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih rasional dan berimbang tanpa defisit dan mengurangi beban utang luar negeri.

Kemudian, perkembangan pandemik covid 19 yang telah menjalar dengan cepat ke seluruh wilayah Indonesia dan menimbulkan korban meninggal dunia semakin meningkat seharusnya menjadi momentum pemerintahan untuk melakukan perubahan sistemik atas ekonomi Indonesia.

Juga, melakukan berbagai perubahan atas strategi, arah serta skala prioritas pembangunan.

Dari jumlah korban positif covid 19 awal pada bulan Maret 2020 mencapai 3 orang, sampai akhir Maret 2020 (per 28 Maret) telah mencapai 1.155 orang positif terkena covid 19, 102 orang meninggal dunia dan 59 orang pasien sembuh.

Kata Defiyan, perubahan strategi dan skala prioritas pembangunan ini menjadi penting untuk menghentikan rencana pembangunan infrastruktur secara massif dan keinginan memindahkan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang tidak rasional dan ambisius ditengah menderitanya sebagian besar perekonomian masyarakat akibat pandemik covid 19.

Mengakomodasi perencanaan sektoral dan skala prioritas dengan mendahulukan perekonomian masyarakat bermata pencaharian terbesar(petani, nelayan dan UMKM) di Republik Indonesia .

Pasalnya, kelompok masyarakat inilah yang selalu berkorban disaat krisis ekonomi melanda berkali-kali, adalah lebih relevan diutamakan dalam mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bangsa dengan membangun sektor hulu sampai hilir industrinya.

Perekonomian disusun sebagai USAHA BERSAMA berdasar atas azas kekeluargaan", inilah perintah Pasal 33 UUD 1945 sebagai susunan ekonomi yang harus ditegakkan sebagai Sistem Ekonomi Nasional yang berdasar pada Konstitusi yang harus ditegakkan secara konsisten.

Peluang dan tantangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bangsa dan negara pada Tahun 2020 (mumpung masih dibulan April 2020) hanya akan mampu diatasi konsepsi usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan ini.

"Kuncinya adalah penguatan BUMN dan pemihakan pada Koperasi secara konsisten dan bersungguh-sungguh," tegas alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyarakta ini.

Tanpa itu, mustahil dapat dicapai pertumbuhan ekonomi melalui penguatan industri manufaktur yang dekat dengan daerah-daerah sumber bahan bakunya kalau kemudian cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak hanya dikuasai oleh korporasi kapitalisme.

Perubahan skala prioritas pembangunan yang lebih berorientasi pada sektor pangan dan energi dengan membangun serta membenahi sektor hulu dan hilir industrinya merupakan cara yang paling mungkin ditengah pandemik covid 19 dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Jangan biarkan momentum perubahan ini berlalu begitu saja saat pandemik covid 19 yang dihadapi saat ini juga telah berlalu, kita akan lebih buruk dari keledai yang tak mau jatuh ke lubang yang sama," demikian Defiyan. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi