Diskominfo Dorong Percepatan Kinerja Bali Raih Predikat Informatif

Rabu, 11 Maret 2020 : 07.57
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra(kanan) berharap Kinerja Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Bali bisa mencapai raihan predikat informatif/ist
Denpasar - Kinerja Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Bali diharapkan bisa mencapai raihan predikat informatif.

Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi badan publik di lingkungan Pemprov Bali serta PPID Utama di Kabupaten/Kota di Ruang Pertemuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Selasa (10/3/2020).

Dia mengapresiasi pencapaian ‘menuju informatif’ yang telah diraih Pemprov Bali dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2019. Namun ia tetap berharap, Pemprov Bali bisa segera meraih peringkat tertinggi yaitu ‘informatif’.

Indra berkeyakinan, Diskominfos Provinsi Bali telah mengupayakan langkah-langkah strategis agar Bali bisa segera meraih peringkat ‘informatif’. “Capaian ‘menuju informatif’ sebenarnya sudah cukup menggembirakan.

“Saya yakin, untuk mencapai predikat ‘informatif’ bukanlah sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Melalui Bimtek ini Diskominfos Bali diminta menyampaikan apa yang menjadi indikator dan kriteria penilaian serta kekurangan dari masing-masing PPID pembantu yang tersebar di perangkat daerah.

Untuk itu, Indra meminra agar ditayangkan apa yang masih menjadi kekurangan masing-masing. Selanjutnya mari bekerja konkret untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan itu.

"Itu yang ingin kita capai dari bimtek ini, tak sekedar memberi pengetahuan teknis pada peserta, namun lebih kepada informasi tentang kekurangan masing-masing,” urainya.

Dengan tekad serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, target Bali meraih predikat ‘infomatif’ akan bisa tercapai. Hal itu, bukan hal yang barang sulit, karena ada daerah lain yang sudah berhasil meraih predikat imformatif.

Indra menegaskan bahwa kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah kesatuan pemahaman tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Sekarang ini informasi adalah hak publik. Kewajiban bagi kita untuk memberikan. Apapun yang menjadi hak bagi publik, kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya,” tandasnya.

Hanya saja dalam memberikan informasi, pemerintah hendaknya mengindahkan sejumlah hal yaitu informasi yang diberikan harus lengkap, cepat, benar, sumbernya haruslah dari orang atau lembaga yang punya otoritas.

“Kalau masyarakat minta dalam dua hari, ya harus bisa kita penuhi. Kecuali peraturan perundang-undangan mengamanatkan kalau informasi itu tak boleh dibuka untuk publik,” cetusnya.

Kadis Kominfos Bali Gede Pramana dalam laporannya menyebut, dalam pemeringkatan badan publik se-Indonesia, Bali meraih peringkat ‘menuju informatif’ dengan nilai 85,87.

Untuk indeks partisipasi pemerintah terkait keterbukaan informasi publik saat ini berada pada kisaran 72 persen, dihitung berdasarkan kelengkapan data pada PPID pembantu yang tersebar di 106 perangkat daerah.

Ditegaskan, Diskominfos Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama mendorong upaya percepatan agar Bali segera meraih predikat ‘informatif’.

Karenanya, ia mengajak seluruh jajaran PPID pembantu yang tersebar di perangkat daerah provinsi hingga kabupaten/kota menyamakan persepsi dan melakukan langkah inovatif. (rhm)

Rekomendasi