Bentuk Pokja Peningkatan Ekspor Udang, Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 10 Maret 2020 : 10.58
Jakarta - Pemerintah sedang menggenjot peningkatan produksi dan ekspor udang nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pembentukan kelompok kerja beranggotakan lintas sektor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menyebut target ekspor udang nasional naik 250 persen dalam kurun waktu empat tahun, dari 2020 hingga 2024. Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 145,226 ton, maka di 2024 menjadi 363,067 ton.

Sedangkan produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 197,433 ton pada 2018, menjadi 578,579 ton pada 2024. Pemerintah menggenjot produksi udang karena potensi lahan yang tersedia sangat besar. Dari 2,96 juta hektare, yang termanfaatkan baru 0,6 juta hektare.

"Ditambah kita sudah menguasai teknologi budidaya udang ini," terang Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (9/3/2020).

Udang memiliki nilai ekonomi tinggi, begitu juga dengan peluang pasar ekspornya. Amerika, Jepang, China dan Uni Eropa, siap menampung udang dari Indonesia. Pertumbuan ekonomi dan lapangan pekerjaan akan tercipta dari sektor budidaya udang ini.

Sementara, Plt Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Laksda TNI (Purn) Leonardi, mengatakan peningkatan produksi dan ekspor udang merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Target khusus Presiden peningkatan produksi, mengawal logistik dan pemasarannya. Ada potensi pasar yang kita punya. Jadi ini sangat prospektif, dari hulu sampai hilir bisa dislesaikan.

KSP membentuk enam kelompok kerja (pokja) untuk mendorong peningkatan ekspor udang nasional ini. Pembentukan pokja agar tiap kementerian dan lembaga dapat fokus menyelesaikan peran masing-masing, dan memudahkan dalam monev sehingga hasil yang dicapai maksimal.

Rincian pokja disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Deputi I KSP, Alan Koropitan dalam rakor lintas lembaga dan kementerian tersebut.

"Paling tidak ada beberapa yang perlu kita pertegas, mulai dari kerangka kelembagaan, regulasi, SDM, infrastruktur, yang semuanya menunjang untuk peningkatan produktivitas udang ini," tandas Alan.

Enam pokja tersebut meliputi Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monev, Pokja Pembangunan Kawasan Tambak, Pokja Input Produksi, Pokja Teknis Operasional,Pokja Investasi dan Pemasaran dan Pokja Pelatihan, Riset dan Penyuluhan.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Safri Burhanuddin, mengaku pihaknya siap bekerja keras dalam merealisasikan target tersebut.

"Kalau kendala lintas kementerian atau lembaga, koordinasikan ke Kemenko Maritim dan Investasi biar kami bisa bantu," tegasnya. (sul)
Bagikan Artikel

Rekomendasi