Menteri Edhy: Tak Ada Kompromi Terhadap Kapal Pencuri Ikan

Senin, 17 Februari 2020 : 00.00
Edhy menyampaikan itu dalam Apel Siaga Pengawasan Wilayah Timur yang diselenggarakan di Bitung-Sulawesi Utara/humas kkp

Bitung -  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

Edhy menyampaikan itu dalam Apel Siaga Pengawasan Wilayah Timur yang diselenggarakan di Bitung-Sulawesi Utara, Sabtu (17/2/2020).

“Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," jelas Edhy dalam arahannya. "Tugas kita tidak ringan tapi Saya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Anda (PSDKP) untuk menjaga  laut kita dengan sepenuh jiwa raga,” lanjutnya.

Tugas KKP adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan. "Ajari mereka bagaimana menjadi pelaut yang benar.  Ajari mereka mengelola laut dengan baik. Jadilah prajurit yang disegani oleh pencuri asing tapi kita dihormati oleh nelayan kita sendiri," sambungnya.

Dalam peninjauan ke Bitung, Edhy juga berkesempatan menyaksikan simulasi pelumpuhan kapal ilegal yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP. Dengan sangat taktis Awak Kapal Pengawas Perikanan memperagakan proses penghentian, pemeriksaan dan penahanan (HENRIKHAN) kapal ilegal yang dilakukan di dermaga PPS Bitung.

“Setelah melakukan peninjauan dan mengecek kondisi aparat kita. Saya optimis bahwa mereka dapat menjalankan kebijakan KKP untuk melaksanakan pemberantasan illegal fishing dan melindungi nelayan kita” papar Edhy.

Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya. Dia menuturkan bahwa beberapa kebijakan penguatan tersebut telah diambil.

Tahun ini KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.

Semua kebijakan itu diambil sebagai perwujudan komitmennya untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain itu Edhy juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan illegal fishing di Indonesia.

“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla” ungkapnya.


Edhy juga menginstruksikan agar aparat di lapangan mampu menjadi pelindung dan sahabat bagi nelayan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk memberikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan. (rhm)

Rekomendasi