Dana Desa Berkontribusi Tekan Angka Kemiskinan di Bali

Rabu, 26 Februari 2020 : 08.12
Denpasar -  Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan dana desa telah memberikan dampak positif dalam menekan angka kemiskinan di perdesaan.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Bali melalui arah kebijakan dan program yang telah dikemas dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembengunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”  berupaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala dan niskala.

Visi ini sejalan tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Untuk tujuan tersebut sejak tahun 2015, Pemerintah telah memberikan dana desa kepada seluruh desa di Indonesia, termasuk kepada 636 Desa di Provinsi Bali.

Dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Bali, telah mampu mendanai pembangunan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat berupa 3.184.551 meter jalan Desa, 3.148 meter Jembatan, 219 unit Pasar Desa, 59 unit   BUMDesa, 3 unit Tambatan Perahu, 20 unit Embung dan seterusnya.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan, selain pembangunan sarana prasarana, dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seluruh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini mendukung terwujudnya kualitas krama Bali yang unggul.

"Peningkatan pagu dan realisasi dana fesa sampai dengan Tahun 2019 telah mampu mendorong persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan," sebutnya dalam sambutan tertulis Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa, di Denpasar, Selasa (25/2/2020)  .

Selain itu, untuk kemiskinan perdesaan di Provinsi Bali pada September 2019 berada pada angka 4,86% berada jauh dibawah angka kemiskinan perdesaan Nasional yang sebesar 12,60%.

"Hal ini mengindikasikan bahwa dana desa memberikan dampak positif untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan," ulasnya.
.
Pemberian dana desa ini sangat berpengaruh positif dan signifikan dalam mendukung perkembangan status desa di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut : pada tahun 2016 di Provinsi Bali terdapat 4 Desa sangat tertinggal, 78 desa tertinggal, 279  desa berkembang, 248 desa maju dan 27 desa Mandiri, dan sejak Tahun 2018 di Provinsi Bali sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal maupun tertinggal. Berlanjut pada tahun 2019.

Kemudian,  komposisi status Desa di Bali adalah sebagai berikut,  Desa Sangat Tertinggal 0 (Nol), Desa Tertinggal 0 (Nol), Desa Berkembang menurun menjadi 124 (Seratus Dua Puluh Empat) Desa, Desa Maju meningkat menjadi 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) Desa dan Desa Mandiri meningkat menjadi 142 (Seratus Empat Puluh Dua) Desa.

"Dengan melihat manfaat positif dari adanya Dana Desa tersebut, maka sangat dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya mempercepat pencairannya agar dana desa di tahun 2020 ini segera memberi manfaat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," Koster melanjutkan.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/PMK.07/2019, Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang didalamnya mengatur beberapa perubahaan dalam tata kelola Dana Desa dirancang untuk meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan program-program lebih awal serta tetap akuntabel.

Oleh karena itu, kata Koster Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa ini penting dilaksanakan sebagai langkah awal Pemerintah dalam upaya pengendalian dan pemantauan secara lebih ketat dalam proses pencairan Dana Desa serta penyerapannya agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi