Dakwaan Kasus Atlet Yudo Tidak Cermat, Harus Batal Demi Hukum

Senin, 03 Februari 2020 : 21.49
Massa pemuda dan rekan-rekan terdakwa Yoga membentangkan spanduk dan tanda tangan dukungan moral
Denpasar - Isi surat dakwaan jaksa dalam perkara dugaan tindak penganiayaan dengan terdakwa Pranayoga Yudara alias Yoga (19) yang seorang atlet yudo dinilai tidak cermat tidak jelas lengkap  sehingga harus batal demi hukum,

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Yoga, Putu Pastika dkk, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (3/2/2020).

Pastika menilai, jaksa terlalu bernafsu menahan dan mempidanakan terdakwa tanpa melihat fakta -fakta dalam kejadian serta alasan terjadinya peristiwa hukum sebenarnya.

Sebab, berdasarkan uraian tersebut di atas  yang terjadi adalah perkelahian satu lawan satu seperti yang di maksud dalam pasal 184 KUHP bukanlah pasal 351 KUHP.

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penganiayaan adalah perbuatan bersifat ancaman.

"Jika menggunakan pasal 351 KUHP sangatlah tidak tepat karena penganiayaan tidak pernah terjadi sehingga unsur pasal 351 KUHP tidak terpenuhi karena dalam keterangannya dalam pasal tersebut yang di maksud dengan penganiayaan," tegas Pastika dalam eksepsinya .

Tindak penganiayaan, sejatinya haruslah dilakukan dengan sengaja, Sedangkan fakta-fakta kejadian tersebut menunjuk adanya unsur-unsur perbuatan perkelahian sederhana antara terdakwa dan pelapor di area Jogging track Kertalangu, Denpasar.

"Semua perbuatan terdakwa di dalam hal tersebut semata-mata dimaksudkan untuk melindungi diri pemukulan yang diawali pelapor," terangnya.

Jika merujuk pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi  “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Yang menarik, sidang disaksikan ratusan pendukung Yoga yang terdiri dari keluarga dan teman-temannya ini yang membentangkan aspirasinya dalam sebuah spanduk besar yang isinya memprotes ketimpangan terhadap proses hukum terhadap Yoga sampai harus meringkuk di penjara.

Pastika melanjutkan, dalam dakwaan, Jaksa tegas menyatakan antara pelapor dan terdakwa tidak saling mengenal. Oleh karenanya Jaksa haruslah teliti dalam memberikan petunjuk Pasal yang akan diterapkan oleh penyidik sebagai dasar penentuan perbuatan Pidananya.

Jaksa sudah mengesampingkan suatu teori tentang hubungan sebab akibat. Teori CONDITIO SINE QUA NON. Dengan jelas mengatakan adanya hubungan sebab akibat dalam suatu perbuatan, jika menilik dari uraian

Kemudian, dalam dakwaan dikatakan antara terdakwa dan Pelapor tidak saling mengenal dan tidak ada persoalan. Lantas, manakah mungkin terjadi penganiayaan seperti yang didakwakan oleh Jaksa.

"Disamping itu jaksa sudah mengabaikan asas ultimum remidium (pemidanaan adalah sebagai jalan terakhir)." ujar Pastika.

Sidang dugaan penganiayaan dengan terdakwa Yoga dipadati ratusan pengujung
Sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain: Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Disamping itu, Syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Haruslah batal demi hukum," tambahnya.
 
Eksepsi yang dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukum Yoga. Mereka adalah Putu Pastika, Nyoman Yudara, Ayu Putu Eka, I Made Kariada, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, Made Aditya Ambara dan Anak Agung Ngurah Siwanandha.

Tim Kuasa Hukum Yoga, menilai Jaksa Penuntut Umum  tidak cermat menguraikan kejadian peristiwa  sehingga mengaburkan permasalahan sebenarnya.

Bahkan didalam pasal 49 ayat (1) KUHP, bunyinya “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.


Berdasarkan kronologis kejadian diatas, perbuatan antara Pelapor dengan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perkelahian satu lawan satu, sehingga konstruksi hukumnya haruslah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak).

Meski dipadati ratusan pengunjung namun massa bersikap tertib, persidangan berjalan lancar tidak ada hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

Massa terus memberi dukungan moral kepada pemuda berpostur tegap itu dalam menjalani proses hukum. Kedua orangtua dan keluarga Yoga lainnya terus hadir mendampingi Yoga yang masih mahasiswa itu, meski dengan perasaan yang diliputi kesedihan, (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi