Tegakkan Pergub dan Perda, Gubernur Bali Mulai Selektif Terhadap Investor

Jumat, 03 Januari 2020 : 00.00
Gubernur Bali I Wayan Koster saat pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Bali
Denpasar - Dalam mengoptimalkan Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) Gubernur Bali I Wayan Koster mulai selektif terhadap investor terutama yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam kerangka itu pula, Koster mengevaluasi terhadap yang belum optimal diterapkan. Mulai tahun 2020 ini, ia berkomitmen lebih mengoptimalkan dalam menegakkan Pergub dan Perda.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Koster saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Sumpah Janji/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemprov Bali, di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar Kamis 2 Januari 2020.

Hingga saat ini telah dikeluarkan 14 Pergub dan 5 Perda yang sudah diundangkan. Ia menyebut, Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai regulasi yang paling keren dan mendapat apresiasi dari dunia internasional.

“Sejumlah duta besar yang bertemu dengan saya mengatakan ini terobosan yang luar biasa dan berani, bahkan Dubes Belanda mengundang saya ke negara mereka,” ucapnya.

Bahkan sejumlah pimpinan daerah di Indonesia menyebut terobosan Gubernur Koster sebagai langkah yang sangat berani. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini berprinsip, tak ada istilah takut membuat sesuatu yang baik untuk alam Bali.

Karena dirinya merasa mempunyai tanggung jawab pada alam, manusia dan budaya Bali. Oleh sebab itu, di era pemerintahannya, ia sangat selektif terhadap investor yang operasi usahanya berpotensi merusak lingkungan alam Bali.

“Jangan coba-coba, mereka dapat untung nanti kita yang menuai masalah,” tegasnya.

Pergub lainnya yang sudah berjalan cukup baik adalah Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Selain dimaksudkan untuk penguatan budaya, penggunaan busana adat Bali terbukti mampu mendorong tumbuhnya industri kreatif di bidang fashion.

Jajaran birokrasi diingatkan untuk mengawal pelaksanaan Pergub 79 Tahun 2018 dengan menggunakan kain tenun tradisional Bali.

Untuk regulasi berupa Peraturan Daerah, Gubernur Koster menyebut Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali juga mendapat sambutan luar biasa dan menjadi pemantik bagi sejumlah daerah untuk merancang produk hukum serupa.

Regulasi lainnya yang mendapat atensi Gubernur Koster adalah Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dan Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Menurutnya kedua aturan ini sangat bagus tapi belum berjalan dengan optimal.

Pada sektor ekonomi, ia fokus pada upaya membangkitkan produk lokal Bali, seperti minuman khas Bali yaitu arak. Sedangkan dalam bidang kesehatan, ia akan fokus pada upaya pengembangan pengobatan tradisional.

Fokus pembangunan lainnya, Gubernur Koster menargetkan infrastruktur tuntas dalam lima tahun dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Bali dapat dioptimalkan.

Menyukseskan program yang menjadi fokus di tahun 2020, ia berharap seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja lebih optimal dan jangan asal-asalan. Selain itu, seluruh pejabat diminta betul-betul memahami visi Nangun Sad Kerthi Loka Bali agar bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. (riz)

Rekomendasi