Tahun 2020, KKP Targetkan Produksi 10,99 Juta Ton Rumput Laut

Sabtu, 18 Januari 2020 : 23.42
Nelayan saat memanen rumput laut/humas kkp
Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KKP menargetkan produksi rumput laut nasional tumbuh rata rata 2,92% dalam periode 2020 - 2024.

"Sedangkan khusus tahun 2020 ditargetkan produksi rumput laut nasional mencapai 10,99 juta ton," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya, usai membuka Rakor Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instsnsi (SAI) di Bogor, Selasa (13/1/2019).

KKP juga akan memprioritaskan kemudahan investasi hilirisasi rumput laut guna menggenjot nilai ekonomi yang lebih besar.

Sebagaimana diketahui Indonesia memiliki daya saing kompararif tinggi karena letak geografis sebagai bagian dari segi tiga karang dunia, dimana 550 jenis rumput laut dunia ada di Indonesia.

Untuk rumput laut ekonomis tinggi seperti Eucheuma cottoni, Indonesia diperkirakan memiliki potensi nilai ekonomi hingga mencapai USD10 milyar per tahun. KKP berkomitmen menggenjot nilai ekspor rumput laut guna pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, KKP sudah menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dalam peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Hal ini untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dan kualitas rumput laut terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Slamet juga mengatakan bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mengandalkan industrialisasi rumput laut nasional menjadi langkah positif dan strategis.

Menurutnya percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggungjawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor.

Dalam hal ini, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional.

"Perpres ini saya kira menegaskan komitmen Presiden terhadap pengembangan rumput laut nasional dan ini jadi acuan tanggungjawab masing masing sektor terkait.

KKP dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya, bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri melalui percepatan peningkatan produksi di hulu.

"Kami pastikan bahwa KKP telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot produksi," tegas Slamet.

Slamet menambahkan, selama ini rumput laut masih mendominasi dengan share sebesar 60,7% terhadap total produksi perikanan budidaya nasional. KKP mencatat angka sementara tahun 2019, produksi rumput laut nasional mencapai 9,9 juta ton.

Merujuk pada data FAO (2019), sambungnya, Indonesia merupakan produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80% supply share, utamanya untuk tujuan ekspor ke China.

"Kalau merujuk pada data International Trade Center (ITC, 2019), tahun 2018 misalnya, volume ekspor rumput laut kita mencapai 213.422 ton dengan nilai mencapai USD294.509. Angka ini saya kira didominasi oleh ekspor raw material," sebut dia.

Jika kita mampu olah dulu di dalam negeri menjadi refine carrageenan misalnya, maka akan ada nilai tambah ekonomi hingga sekitar 210%.

Saya kira ini tantangan kita ke depan. KKP, khususnya Ditjen Perikanan Budidaya akan fokus pada bagaimana menjamin suplai bahan baku dengan mutu sesuai standar.

KKP juga akan kembangkan klaster-klaster rumput laut di sentral sentral produksi, jadi ada konektivitas yang efisien dari hulu hingga hilir (industri pengolahan) dan ini akan lansung berdampak pada peningkatan nilai tambah.

"Saya kira model yang kita kembangkan di SKPT Sumba Timur bisa kita adopsi di daerah lain," jelas Slamet.

Ditanya terkait strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut, Slamet membeberkan 4 (empat) hal penting yang akan dilakukan. Pertama, ekstensifikasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang masih besar.

"Diperkirakan ada sekitar 840.000 ha lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan ini saya kira jadi fokus kita dalam lima tahun mendatang, untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” imbuhnya.

Kedua, intensifikasi melalui inovasi teknologi dan pengembangan bibit rumput laut yang adaptif. Slamet mejelaskan bahwa KKP telah berhasil mengembangkan bibit hasil kultur jaringan dan akan terus melakukan improve untuk varian jenis lainnya seperti strain saccul.

Ketiga, berkaca dari maraknya konflik kepentingan terkait pemanfaatan ruang dengan lintas sektor terkait.

KKP menegaskan agar Pemda betul betul konsisten memberi perlindungan terhadap iklim usaha ini dengan menjamin pemanfaatan ruang usaha dalam Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil.

Keempat, penataan tata niaga di level hulu dan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Ini penting untuk menaikan posisi tawar dan nilai tambah pembudidaya, disamping menciptakan siklus bisnis yang efisien.

"Empat hal di atas akan jadi fokus penyelesaian dalam 5 (lima) tahun mendatang dan saya meyakini bisa dituntaskan. Kita akan tempatkan fungsi Pemerintah sebagai regulator dan menfasilitasi kebutuhan infrastrukturnya, sementara pelaku bisnis (swasta) akan jadi ujung tombak.

"Intinya, KKP terbuka dan akan membantu kebutuhan yang berpihak pada percepatan industrialisasi rumput laut nasional. Dalam implementasi roadmap ini, KKP akan bekerjasama dengan asosiasi, lintas instansi seperti TNI, Kepolisian, Perguruan Tinggi, masyarakat, lembaga pemasyarakatan dan lainnya,” pungkasnya. (rhm)

Rekomendasi