Sidang Harijanto Karjadi, Hakim: Tidak Ada Soal Pencucian Uang

Rabu, 08 Januari 2020 : 19.26
Terdakwa Harijanto Karjadi saat menjalani persidangan/dok.
Denpasar - Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Harijanto Karjadi, majelis hakim mengingatkan tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum untuk tidak membahas masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pasalnya, dalam surat dakwaan terhadap Harijanto Karjadi, bos Hotel Kuta Paradiso, tidak memuat soal pencucian uang.

“Jadi tidak perlu membahas soal pencucian uang, karena tidak ada dalam dakwaan jaksa,” tegas ketua majelis hakim H. Sobandi, dalam sidang lanjutan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham dan penggelapan dengan terdakwa Harijanto Karjadi, di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (8/1/2020).

Sidang lanjutan mendengarkan ketarangan saksi ahli Muzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Di depan majelis hakim, Muzakir, mengungkapkan, pengalihan saham suatu perseroan adalah ranah perdata, sehingga kalau ada pihak yang merasa dirugikan dengan peristiwa tersebut mestinya melakukan gugatan perdata.

“Pengalihan saham suatu perseroan terbatas adalah perkara perdata, tidak bisa dipidanakan,” katanya menegaskan.

Turut menjadi saksi ahli, mantan hakim agung Prof. M. Yahya Harahap dan Prof. Agus Surono dari Universitas Al Azhar Indonesia. Setelah mendengarkan keterangan para ahli, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Perkara tersebut merupakan tindaklanjut dari laporan yang dibuat Desrizal selaku kuasa hukum pengusaha Tomy Winata (TW) pada 27 Februari 2018.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, TW mengaku menderita kerugian lebih dari USD 20 juta sehubungan dengan dugaan pidana pemberian keterangan palsu dan penggelapan tersebut.

Dijelaskan Muzakir, jika dalam akta otentik pengalihan saham yang berstatus digadaikan sebagai jaminan utang itu ada pihak yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan harus menempuh jalur perdata.

“Sementara kalau ada kesalahan dalam akta otentik, bisa direnvoi atau diperbaiki karena bersifat administratif,” tuturnya.

Muzakir menggarisbawahi, pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang tidak bisa mengklaim suatu kerugian terkait kepemilikan piutangnya tersebut atas suatu peristiwa yang terjadi sebelum dia membeli atau menerima pengalihan piutang tersebut.

Dengan demikian, pemegang piutang yang baru tidak punya hak atau legal standing atas peristiwa di masa lalu. "Yang punya legal standing adalah pemegang piutang saat peristiwa itu terjadi,” sambungnya.

Sebagaimana terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum dikoordinir I Ketut Sujaya, TW diketahui membeli dan menerima pengalihan piutang dari PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) Tbk pada 12 Februari 2018, dan beberapa waktu berselang, yaitu 27 Februari 2018 melalui kuasa hukumnya Desrizal membuat laporan polisi di Ditreskrimsus Polda Bali terkait dengan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham dan penggelapan dengan terlapor Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi.

Peristiwa dugaan pemberian keterangan palsu itu sendiri merujuk pada akta pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi pada 12 November 2011 atau berselang hampir tujuh tahun sebelum pengusaha nasional itu menerima pengalihan piutang dari Bank CBBI pada 12 Februari 2018.

Harijanto selaku Direktur PT GWP dituding turut terlibat mempengaruhi dan menyetujui memberikan keterangan palsu dalam akta otentik pengalihan saham yang berstatus digadaikan untuk jaminan utang PT GWP tersebut.

Diketahui, pada sidang sebelumnya, Edy Nusantara, kuasa Fireworks Ventures Limited, menegaskan pihaknya adalah kreditur tunggal PT Geria Wijaya Prestige (GWP), dan telah memberikan persetujuan pengalihan saham perseroan yang dimiliki Hartono Karjadi kepada adiknya, Sri Karjadi, pada 12 November 2011.

“Fireworks sebagai kreditur satu-satunya telah memberikan persetujuan dan menerima surat pemberitahuan terkait pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi. Saham itu kan tetap dalam status gadai sebagai jaminan utang PT GWP,” kata Edy Nusantara, Selasa (7/1/2020). (rhm)

Rekomendasi