Sekda Bali Perintahkan Inspektorat Telusuri Dugaan Pemotongan UP di OPD

Kamis, 30 Januari 2020 : 14.39
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra
Denpasar - Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyikapi serius dugaan adanya pungutan liar (pungli) berupa pemotongan insentif atau yang lebih dikenal dengan upah pungut (UP) di salah satu OPD Pemprov Bali dengan memerintahkan Inspektorat untuk mendalami informasi tersebut.

“Mulai hari ini kita turunkan inspektorat untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta mengetahui duduk persoalan terkait dengan informasi yang dimuat media,” ujarnya dalam keterangan resmimya, Kamis (30/1/2020).

Pihaknya berharap dalam waktu dekat Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat merampungkan pemeriksaan dan hasilnya nanti akan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Pihaknya akan menunggu hasil pendalaman dan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat.

Indra juga menyampaikan terima kasih kepada media yang menginformasikan hal ini lewat pemberitaan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam tata kelola keuangan, saat ini Pemprov Bali telah menerapkan transaksi pembayaran non tunai. Transaksi non tunai diterapkan pada seluruh pembayaran seperti gaji, honor, uang perjalanan hingga insentif.

Adanya sistem ini, kecil kemungkinan terjadinya pungli karena uang langsung masuk ke rekening yang berhak menerima tanpa dikurangi sepeserpun.

Tetapi bagaimanapun, dia akan terus dalami informasi ini. Nantinya, hasil investigasi dari inspektorat akan dilaporkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi