Realisasi APBN Tahun 2019 di Bali Capai Rp 22,3 Triliun

Rabu, 15 Januari 2020 : 20.51
Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali Tri Budhianto memaparkan realisasi APBN tahun 2019 di Bali
Denpasar - Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 di Provinsi Bali berjalan cukup baik mencapai Rp22,3 Triliun atau sekira 96,5 persen dari anggaran yang dialokasikan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto mengungkapkan, Bali tegolong cukup baik dari sisi kinerja pelaksanaan APBN.

Dari alokasi anggaran bersumber APBN tahun 2019 sebesar Rp23,1 Triliun, berhasil direalisasikan mencapai Rp22,3 Triliun. Capaian itu cukup dinilai membanggakan, mengingat tidak mungkin pelaksanaan anggaran di daerah bisa mencapai 100 persen.

Dana-dana sebesar itu, dikelola instansi vertikal maupun yang ditransfer langsung ke daerah untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sepanjang tahun 2019.

"Anggaran yang dikelola satker -satker di instansi vertikal sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peruntukan dan ketentuan berlaku," ujar Tri saat Coffee Morning dan Media Meeting Tahun 2020 di Kantor Kanwil DJPB Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (15/1/2020).

Hanya saja, diakuinya ada beberapa anggaran yang serapannya masih rendah baik di Satker maupun daerah. Bahkan, ada beberapa anggaran terblokir karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam penyusunan program dan kegiatan.

Untuk itu, pihaknya terus turun melakukan pembinaan ke Satker maupun melaui kantor2 pelayanan perbendaharaan di Bali, guna mendorong tercapainya serapan pelaksanaan APBN. Selain itu, berbagai kegiatan seperti FGD melibatkan seluruh OPD.

Khusus serapan dana desa, secara umum di Bali berjalan sangat baik dimana realisasinya mencapai 100 persen.

Diakuinya, masih beberapa Satker maupun daerah, khususnya belanja modal yang dilakukan menjelang tahun anggaran berakhir sehingga tidak bisa memenuhi serapan yang diharapkan.

"Kalau belanja baru di akhir tahun, dari sisi manfaat untuk pembangunan tidak tercapai, karena target APBN adalah bagaimana manfaat dirasakan masyarakat saat tahun berjalan," tandasnya lagi.

Dalam kesempatan sama, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar Sri Martini untuk realisasi APBN tahun lalu secara umum di instansi vertikal, sudah berjalan cukup baik.

Hal itu memang diharapkan agar dana-dana diarahkan ke kegiatan fisik seperti infrastruktur dalam mendorong perekonomian daerah atau masyarakat.

Diakui Martini, kendala dihadapi dalam penyusunan anggaran, masih ada pejebat pengelola keuangan yang terlambat membuat atau mengajukan anggaran sehingga hal itu berdampak kepada pengadaan barang dan jasa yang pada gilirannya bisa terjadi gagal lelang.

"Porsi untuk pelaksanaan APBN sudah cukup banyak untuk kegiatan fisik, tinggal kinerja belanja yang terserap tidak maksimal," imbuhnya.

Untuk itu, melalui, pembinaan yang terus dilakukan Ditjen Perbendaharaan , tak lain untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan dengan baik dan maksimal.

Turut hadir dalam kegiatan yang dihadiri jurnalis media online, cetak dan elektronik itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Gede Komanhg Putra Wijaya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Syaman. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi