Presiden dan Kapolri Diminta Atensi Kasus Penculikan Anak WN AS

Minggu, 05 Januari 2020 : 00.00
Kuasa hukum korban penculikan anak Robin Sterling Kelly/ist
Denpasar - Tim kuasa hukum korban kasus penculikan anak berkewarganegaraan Amerika Serikat Robin Sterling Kelly, bersurat kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Idham Aziz agar memberikan atensi kasusnya.

Kasus penculikan Kelly terjadi di Hotel Holiday Inn Baruna Resort, Kuta Badung, Bali 14 Agustus 2019 tengah ditangani Polsek Kutam namun, belum menunjukkan hasil. Robin Kelly telah dimintai keterangannya kembali penyidik Polresta Denpasar Sabtu, 4 Januari 2020.

"Kami memberikan apresiasi kepolisian yang mulai menggerakkan lagi penyelidikan atas kasus penculikan anak dan bayi ini," kata I Made Somya Putra, kuasa hukum Robin Sterling Kelly di Mapolresta Denpasar, Sabtu (5/1/2020).

Menurutnya, anak dan bayi yang diculik saat ini, didiga berada di Australia dan tinggal bersama pelaku, tak lain pacar korban Anthony George Pelham (38), warga Australia.

Polsek Kuta beberapa waktu lalu meminta hasil rekaman CCTV pihak hotel. Nama-nama saksi semua sudah berada di tangan kepolisian.

Penanganan kasus ini haruslah ditangani secara tuntas, soal pelaku yang berada di negara lain itu menjadi hal yang berbeda, namun yang pasti tempat kejadian perkaranya ada di Bali.

Harus dilakukan koordinasi lintas kedua negara, Pihaknya sedang menunggu informasi kepolisian terkait rencana pemeriksaan beberapa pihak yang diduga turut membantu peristiwa penculikan.

"Berlarut-larut kasus ini, para terduga pelaku telah mempersiapkan alibi-alibi kemudian mengamankan anak-anak klien kami serta mungkin saja merubah alat bukti serta mempersiapkan manuver-manuver hukum yang dipergunakan untuk membela diri," ujar Somya.

Tim kuasa hukum terdiri dari, I Made Somya Putra, I Wayan Wija Negara, Kadek Duarsa, I Nyoman Suarta, IGAN Yully Pradnya Paramita, Wayan Supartha, dan Ni Luh Putu Resti Anggreini, terus mengawal kasus ini.

Meskipun belum ada perkembangan signifikan dan menjadi preseden buruk terhadap lambatnya penanganan. Akhirnya, diputuskan mengajukan surat perlindungan hukum agar kasusnya diatensi seluruh institusi baik pemerintah Indonesia kepolisian termasuk juga ke Kedutaan Besar. (riz)

Rekomendasi