Pemulangan 15 Nelayan dari Malaysia Jadi Pembebasan Tercepat KKP

Selasa, 21 Januari 2020 : 16.15
Proses pembebasan nelayan Indonesia oleh Tm Ditjen Pengasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP/humas kkp
Jakarta - Upaya pemulangan 15 nelayan Indonesia yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menjadi proses pemulangan dan pembebasan nelayan tercepat yang pernah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pembebasan dilaksanakan sebelum kapal diproses ke ranah hukum aparat Malaysia. Pembebasan tersebut ditempuh melalui aksi cepat dan negosiasi yang tidak mudah.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono yang memimpin langsung proses negosiasi ini menceritakan secara detail langkah-langkah negosiasi Tim Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Sebelumnya, KM. Abadi Indah ditangkap aparat APMM karena dituduh menangkap ikan di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari landas kontinen Malaysia pada 5 Januari 2020 dan langsung dibawa ke wilayah perairan di barat Pulau Jarak Malaysia untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Saat kapal dibawa ke Pulau Jarak-Malaysia, pihaknya mendapat notifikasi dari pihak APMM dan secara cepat langsung dilakukan klarifikasi melalui data hasil pemantauan KM. Abadi Indah yang ada di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP.

Ipunk -sapaan Pung Nugroho- menceritakan proses koordinasi yang dilakukan dengan aparat APMM yang berbekal data pergerakan KM. Abadi Indah melalui Vessel Monitoring System (VMS).

Tim Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan pihak APMM yang juga menyajikan data tracking melalui Marine Traffic Unit (MTU) dari Kapal Maritim Tugau (Kapal Pengawas APMM).

"Proses negosiasi ini berjalan tidak mudah karena APMM mengidentifikasi bahwa KM. Abadi Indah melakukan pelanggaran penangkapan ikan di dalam landas kontinen," sambungnya.

Jika melihat hasil plotting posisi KM. Abadi Indah pada saat terdeteksi dan ditangkap oleh KM. Tugau memang sangat tipis sekali.

Pihaknya berargumen, perbedaan hasil tracking tersebut disebabkan kedua negara belum menyepakati penggunaan metode tracking yang sama sebagai diamanatkan oleh hasil review pertemuan kelima dari MoU Common Guideline.

"Selain itu kami juga berargumen bahwa kapal ini drifting secara tidak sengaja,” lanjut Ipunk. Melalui argumentasi tersebut, Tim Ditjen PSDKP menawarkan opsi request to leave kepada APMM agar KM. Abadi Indah dilepaskan dari proses penahanan.

Opsi ini memang memungkinkan mengingat adanya skema Common Best Practices (CBP) yang menjadi turunan dari MoU Common Guideline. Namun opsi tersebut tidak langsung diterima oleh aparat APMM.

Kata Ipunk, sempat ada kesulitan ketika kami mengajukan request to leave pada APMM karena tracking MTU mereka menguatkan upaya penangkapan yang mereka lakukan.

Sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya, upaya negosiasi terus dilakukan oleh Tim Ditjen PSDKP agar KM. Abadi Indah dapat dilepas.

Setelah proses negosiasi yang cukup alot akhirnya pihak APMM bersedia melepas kapal serta seluruh awaknya dengan catatan dilakukan penjemputan oleh aparat Ditjen PSDKP – KKP dan dilakukan penandatanganan form Request to Leave.

“Kami selalu laporkan perkembangan proses negosiasi ini kepada pimpinan, dan setelah ada hasil yang baik kami perintahkan Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 02 untuk bergerak ke kordinat yang disepakati untuk melakukan penjemputan terhadap KM. Abadi Indah beserta 15 awak kapalnya,” lanjut Ipunk.

Keberhasilan pemulangan tidak lepas hubungan baik serta koordinasi antar aparat kedua negara. Ini pengalaman yang baik untuk ke depan dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sampai saat ini belum disepakati.

“Kita juga harus mengapresiasi sikap kooperatif APMM yang mau untuk berkoordinasi dan menghormati prinsip-prinsip penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Unresolved Maritim Boundaries,” terangnya.

Pembebasan KM. Abadi Indah beserta krunya menjadi yang tercepat karena tanpa proses peradilan. Padahal biasanya, pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap otoritas maritim negara lain, dilakukan setelah menjalani proses hukum.

Data Ditjen PSDKP, dalam dua tahun terakhir terdapat 155 nelayan beserta 20 kapal Indonesia yang ditangkap lantaran illegal fishing. Mereka ditangkap oleh otoritas maritim sejumlah negara, yakni Malaysia, Timor Leste, Myanmar, Thailand, Australia, dan India.

Dari jumlah tersebut, sudah 127 nelayan yang dipulangkan, dengan rincian 31 orang merupakan nelayan yang ditangkap tahun 2018 dan 96 sisanya merupakan nelayan yang ditangkap tahun 2019.

Hingga saat ini, masih ada 27 nelayan yang sedang menjalani hukuman dan satu lainnya meninggal dunia. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi