OJK Optimistis Stabilitas Sektor Perbankan Terjaga di 2020

Jumat, 17 Januari 2020 : 07.55
Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta/ist
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis stabilitas sektor perbankan ke depan akan tetap terjaga meski pertumbuhan kredit masih berhati-hati dengan ruang likuiditas yang menyempit.

"Namun risiko kredit terjaga dengan baik,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

OJK memperkirakan pada 2020 masih akan diwarnai dengan downside risks dari perlambatan ekonomi global dan gejolak geopolitik di sejumlah kawasan.

Namun demikian, dengan selesainya beberapa proyek infrastruktur strategis dan konsistensi pemerintah menjalankan reformasi struktural, termasuk terobosan melalui hadirnya beberapa Omnibus Law.

“OJK optimis perbaikan pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor jasa keuangan yang positif akan berlanjut di 2020,” tegas Wimboh. Kinerja intermediasi perbankan diperkirakan tumbuh di kisaran 11±1%, dengan tingkat risiko tetap terjaga rendah.

Optimisme ini juga tercermin dalam Rencanai Bisnis Bank tahun 2020, yang menargetkan ekspansi kredit sebesar 10%. Sedangkan di Industri Keuangan Non-Bank, sejalan upaya konsolidasi industrinya diperkirakan akan tumbuh moderat.

Di pasar modal, tren dovish bank sentral dunia akan berlanjut dan likuiditas akan mengalir ke pasar domestik. Untuk itu, dengan tren penurunan suku bunga pasar, total nilai emisi diperkirakan mencapai Rp170-200 triliun dengan tambahan 70 emiten baru di tahun 2020.

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan digelar sebagai forum untuk OJK menyampaikan kebijakan strategisnya langsung kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.

Pada kesempatan itu, Wimboh memaparkan, OJK telah menyiapkan lima kebijakan Setrategis 2020 yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Pertama Peningkatan skala ekonomi industri keuangan diantaranya dengan peningkatan nominal modal minimum secara bertahap dan mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disentif termasuk exit policy-nya.

Kemudian strategi kedua mempersempit regulatory & supervisory gap antarsektor jasa keuangan. Strategi itu dilakukan diantaranya dengan melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan, maupun enforcement terutama di Industri Keuangan Non Bank.

"Meregistrasi market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng menggoreng saham dan mengkaji adopsi konsep investment bank," tuturnya.

Ketiga, digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi. Hal itu dilakukan dengan membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan start-up fintech.

"Juga mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa Keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital," imbuhnya.

Keempat, melakukan percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

"Mengembangkan instrumen pendukung proyek-proyek infrastruktur dan industri hulu hilir serta pemberdayaan UMKM, termasuk instrumen berbasis syariah dan obligasi daerah," sambungnya.

Wimboh melanjutkan, strategi kelima yakni emngembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

"OJK Mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia dan lembaga keuangan syariah agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi," tutupnya.

Wimboh mengatakan, kebijakan strategis 2020 itu merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020 – 2024 yang fokus pada lima area.

Lima area itu pertama, penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan.

Kedua, akselerasi transformasi digital. ketiga percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan. Keempat, perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan dan kelima percepatan pengawasan berbasis teknologi.

Kebijakan strategis dan MPSJKI ini diharapkan dapat menjadikan sektor jasa keuangan semakin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi