Naik Turun Harga BBM oleh Korporasi Jangan untuk Menekan Pemerintah

Senin, 27 Januari 2020 : 12.24
Jakarta - Kebijakan menaikkan dan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh berbagai korporasi swasta dan asing jangan sampai hal itu dimaksudkan untuk menekan pemerintah.

Ditengah fluktuasi harga keekonomian dunia dan kurs valuta asing, maka kebijakan mengikuti kenaikan harga BBM yang telah dilakukan oleh perusahaan minyak dengan merek Shell dan Total harus dikaji secara komprehensif.

"Apalagi pada Tahun 2021, beberapa perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia akan segera berakhir," kata Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangannya, Senin (27/1/2020).

Dia mempertanyakan, apa yang sudah dipersiapkan Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas berakhirnya kontrak-kontrak tersebut beserta resiko dan konsekuensinya.

"Bagaimana tanggapan (respon) atas kenaikan harga BBM itu terkait dengan Peraturan Menteri ESDM," tanya Defiyan.

Siasat Harga

Kementerian ESDM pada bulan Oktober 2019 telah menerbitkan secara luas (release) formula harga dasar terbaru dalam perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.

Beleid yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.187/2019 ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2020. Terbitnya Kepmen ESDM ini sekaligus menghapus Keputusan Menteri ESDM No.19/2019 yang diterbitkan pada bulan Februari lalu.

Pada saat diterbitkannya aturan soal batas bawah dan batas atas harga BBM tersebut, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar enggan memberikan komentar soal penerbitan beleid ini.

Adapun pokok aturan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar adalah berkaitan dengan margin (% batas laba) atas harga dasar MOPS di Singapura.

Sebagai contoh, bensin di bawah RON 95 dan jenis minyak solar CN 48 berdasar Kepmen ESDM No. 187 K/10/MEM/2019, yaitu batas bawah menggunakan Mean of Platts Singapore (MOPS) + Rp1.000/Iiter + Margin (5% dari harga dasar), sedangkan batas atas menggunakan MOPS + Rp1.000/Iiter + Margin (10% dari harga dasar).

Sementara Kepmen ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 yang sebelumnya (Februari 2019), harga batas bawah menggunakan MOPS + Rp952/Iiter + Margin (5% dari harga dasar), dan harga batas atas menggunakan MOPS + Rp2.542/Iiter + Margin (10% dari harga dasar).

Begitu juga halnya dengan BBM umum RON 95,98 dan CN 51 jenis lainnya juga mengalami perubahan harga batas bawah dan batas atas.

Perubahan formula harga juga diikuti dengan pembentukan margin badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan kegiatan penyaluran jenis bahan bakar minyak umum juga ditetapkan.

Lanjut Defiyan dalam banyak kasus sebenarnya pemerintahlah yang membuka ruang terbukanya praktek-praktek mafia migas melalui berbagai peraturannya yang bahkan merugikan pisisi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara.

"Pertanyaannya kemudian adalah, apa bentuk dan tindakan hukuman (punishment) yang akan diberikan pada Shell dan Total dengan menaikkan harga BBM rata-rata di atas 30 persen atas harga BBM Pertamina, serta terbukti melanggar harga batas atas tersebut?," ucapnya.

Masa Transisi K3S

Sebagai upaya menyelaraskan pengakhiran perjanjian K3S dengan berbagai perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia pada Tahun 2021, maka perlu ada langkah-langkah sedini mungkin.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya mendapat kepastian, bahwa kontraktor yang akan meninggalkan operasinya dapat memberikan laporan yang transparan atas kondisi terakhir Wilayah Kerjanya (WK)," tutur alumnus UGM Yogyakarta ini.

Tidak itu saja, upaya lebih teknis dibutuhkan, agar apabila WK tersebut diambil alih oleh BUMN (Pertamina), maka kalau ada masalah dikemudian hari pihak yang mengambil alihnya tak menjadi pesakitan oleh publik.

Untuk itu, publik berharap agar pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dapat menyusun langkah strategis supaya pengakhiran perjanjian K3S ini dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang (win-win solution) serta tak ada para pihak yang dirugikan atau bertindak tidak wajar (unfairness).

"Termasuk upaya menaikkan harga BBM umum secara sepihak semoga tak ditujukan untuk kepentingan tertentu menekan pemerintah," katanya mengingatkan.

Seperti halnya seseorang yang memiliki rumah untuk disewa kontrakkan pada orang lain, maka sang pemilik berhak mengetahui kondisi rumah tersebut sebelum ditinggalkan penyewanya.

Karenanya, harus ada masa transisi atau dibentuk tim transisi sebelum K3S meninggalkan WK nya dalam rangka verifikasi perkembangan lokasi WK sebelum serah terima kepada pemerintah.

Hal ini adalah sebagai upaya untuk meminimalisir resiko dikemudian hari, bahkan sebagai pedoman untuk membangun kerjasama berikutnya dan meniadakan tindakan tidak wajar (unfairness) masing-masing pihak. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi