Merokok di Pusat Perbelanjaan, Tiga Warga Didenda Rp300 Ribu

Kamis, 30 Januari 2020 : 05.56
Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar
Denpasar - Tiga orang warga didenda masing-masing Rp200 ribu karena terbukti merokok di pusat perbelanjaan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Denpasar.

Dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar gencar melaksanakan penindakan baik berdasarkan monev di lapangan maupun pengaduan masyarakat.

Sidak menyasar beberapa kawasan seperti halnya Sidak Adminduk, bangunan dan usaha tanpa ijin, praktik prostitusi, PKL, ketertiban umum, serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Serangkaian pelaksanaan sidak seminggu belakangan ini di beberapa kawasan Kota Denpasar, Sat Pol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi masyarakat yang terjaring dan kedapatan melanggar perda.

Sidang dipimpin Hakim I Dewa Made Budi Watsara, menjatuhkan hukuman kepada 3 orang Pelanggar Perda KTR yang kedapatan merokok di kawasan Pusat Perbelanjaan Tiara Dewata.

Ketiganya dijatuhkan denda sebesar Rp. 200.000 pada pelaksanaan Sidang yang mengambil tempat di Pengadilan Negeri I A, Denpasar, Rabu (29/1/2020).

Kasat Pol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga menjelaskan, pelaksanaan Sidang Tipiring ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda.

Selain di Pengadilan Negeri I A Denpasar, pelaksanaan sidang tipiring juga turut mengambil tempat di banjar atau ruang publik lainya, hal ini sebagai bentuk sosialisasi perda guna meminimalisir pelanggaran perda oleh masyarakat.

“Sidak dan Tipiring ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk penegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dan mentaatinya,” jelas Sayoga.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan Sat Pol PP Kota Denpasar gencar melaksanakan sidak.

Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

“Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, dan dipilihnya banjar sebagai lokasi pelaksanaan sidang tipiring adalah untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat,” ujarnya.

Keseluruhan pelanggar dinyatakan bersalah dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan No 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. (rhm)

Rekomendasi