DIPA Kementerian dan Lembaga di Bali Capai Rp11,09 Triliun

Selasa, 21 Januari 2020 : 21.28
Denpasar - Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagi Kementerian/ Lembaga di Provinsi Bali sebesar Rp11,09 Triliun pada tahun 2020.

"Jumlah itu mengalami peningkatan 1,2 triliun atau (12,25%) dibanding DIPA awal Tahun 2019," sebut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Selasa (21/1/2020).

Pada bagian lain, Tri mengungkapkan, masih adanya keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis kegiatan, proses pengadaan barang/jasa, dan blokir anggaran yang tidak diselesaikan.

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan perlu menyampaikan informasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perubahan kebijakan, keberhasilan, kesulitan, maupun langkah-langkah yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran berjalan.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dimaksudkan melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja dengan berpedoman pada hasil indikator yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi terkini yang salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

"Secara umum alokasi belanja K/L (Kementerian/Lembaga) di Provinsi Bali mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019," tutur Tri. Kenaikan alokasi tersebut diimbangi dengan kinerja realisasi anggaran yang sangat baik dan meningkat setiap tahun.

Dalam belanja Kementerian/Lembaga, hal-hal yang masih perlu perbaikan adalah penyerapan belanja modal dan pola penyerapan anggaran yang masih cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Berdasar data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) diakses 20 Januari 2020, Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019 di Provinsi Bali berjumlah Rp.11,33 Triliun dengan realisasi mencapai Rp.10,77 Triliun (95,01%).

Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp.4,36 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.4,36 Triliun (100%), Pagu
Belanja Barang sebesar Rp.4,36 Triliun dengan realisasi Rp.4,05 Triliun (92,8%), Pagu Belanja Modal sebesar Rp.2,60 Triliun dengan realisasi Rp.2,35 Triliun (90,2%), dan Pagu Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp.0,016 Triliun dengan realisasi Rp.0,015 Triliun (98%).

Hal-hal masih menjadi kendala pelaksanaan anggaran tahun 2019 seperti kurangnya, disiplin anggaran sehingga berpengaruh pada penjadwalan kegiatan, terdapat DIPA yang baru diterbitkan pada pertengahan tahun anggaran, masih terdapat keterlambatan dalam penetapan pejabat pengelola keuangan.

Selain itu, Para Kuasa Pengguna Anggaran diharapkan untuk segera mengambil langkah strategis, yaitu (1) meneliti kembali DIPA yang telah diterima, (2) Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Ditjen Perbendaharaan (DJPb) berupaya merumuskan beberapa inisiatif strategis agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efisien melalui perumusan berbagai kebijakan dengan mempertimbangkan fenomena Revolusi Industri 4.0.

Berkaca perkembangan terkini, DJPb bertekad untuk mewujudkan penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Terobosan dalam siklus pelaksanaan anggaran di antaranya adalah simplifikasi dan otomasi validasi terhadap pelaksanaan belanja di satker melalui penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di seluruh K/L.

SPAN dengan basis data yang terintegrasi telah memberikanberbagai manfaat, khususnya dalam kecepatan penyajian laporan manajerial kepada pimpinan, terkait pelaksanaan anggaran.

Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan purchase card sebagai pengganti Uang Persediaan (UP) di Bendahara untuk percepatan proses pembayaran masih tetap berjalan.

Diharapkan, transaksi menggunakan Uang Persediaan KKP semakin meningkat dari waktu ke waktu. Inovasi lain yang diterapkan oleh DJPb adalah pembayaran terhadap common expenses yang akandilaksanakan melalui Shared Service.

Didorong oleh keberhasilan pelaksanaan pembayaran gaji secara terpusat untuk pegawai lingkup DJPb, Kantor Pusat DJPb memperluas platform shared services di antaranya untuk pembayaran listrik, telekomunikasi, internet, air, serta perjalanan dinas secara terpusat.

Pembayaran terhadap common expenses secara terpusat diharapkan mampu menekan jumah kas outstanding di bendahara pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP).

Guna memastikan efektivitas pelaksanaan Shared Service tersebut, dilakukan piloting terlebih dahulu pada satker lingkup Ditjen Perbendaharaan. Berbagai terobosan tersebut tentunya akan dihadapkan pada risiko yang mungkin timbul dan berbagai tantangan.

"Namun demikian, komitmen pimpinan dan sinergi yang baik seluruh unit yang terlibat diharapkan mampu menjadi pendukung kesuksesan pelaksanaan anggaran Tahun 2020," tutup Tri. (riz)

Rekomendasi