BI: Atasi Krisis Butuh Penguatan Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pruden

Rabu, 29 Januari 2020 : 12.16
Bedah buku " Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah" karya Wakil Presiden ke-11 periode 2009-2014 Prof Dr Boediono di KPw Bank Indonesia Bali
Denpasar - Dalam mengatasi berbagai krisis ekonomi dan politik yang terus terjadi maka Indonesia membutuhkan struktur ekonomi yang kuat serta kebijakan yang pruden.

Demikian pokok pikiran dan pesan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam bedah buku "Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah" karya Wakil Presiden ke-11 periode 2009-2014 Prof Dr Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia 2008-2009.

Bedah buku digelar di Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali dihadiri Professor Boediono, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dan Dr. Ir. Anton Hendranata, Ekonom Senior, Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia.

"Sebelumnya, kami sudah melakukan kegiatan seremoni Peresmian Perpustakaan KPw Bank Indonesia Provinsi Bali dan akan dirangkaikan dengan bedah buku “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah”," ujar Trisno, Rabu (29/1/2020).

Kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan edukasi masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Trisno mengungkapkan, secara singkat, terdapat tiga pesan utama dari buku yang ditulis Prof Boediono. Yang pertama, sejarah mencatat sasaran politik pada suatu masa tidak selalu sejalan atau sinergis dengan sasaran ekonomi pada waktu yang sama.

"Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada pilihan atau trade off antara kedua sasaran tersebut," ungkapnya. Tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain.

Menurutnya, situasi yang ideal apabila kekuasaan politik dan ekonomi dapat mencari titik-titik temu untuk bersinergi mencapai sasaran bersama jangka panjang bangsa.

"Yang kedua, kita harus menerima kenyataan bahwa gejolak dan gangguan bisa datang sewaktu-waku dan membawa ekonomi kita keluar rel," tegasnya.

Tidak ada jalan lain selain selalu siap siaga, dan memiliki sistem pertahanan yang kuat, melalui pertama pembangunan struktur ekonomi yang kuat. kedua pada tataran Kebijakan yang pruden, dan ketiga protokol Krisis yang jelas sebagai langkah mengatasi krisis.

"Yang ketiga, pentingnya Indonesia menyiapkan generasi unggul dan reformasi institusi publik untuk menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat kedepannya," tutur Trisno.

Pada kesempatan itu Trisno menyampaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2019 yang diprakirakan masih tetap tumbuh kuat. Hal tersebut tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi yang resilient dan berada di atas pencapaian ekonomi nasional.

Perekonomian Bali diperkirakan masih dapat tetap tumbuh tinggi sebesar 5,40%-5,80% tahun 2019 dan sebesar 5,70%-6,10% tahun 2020.

Kinerja ekonomi Bali tidak terlepas dari perkembangan kinerja pariwisata. Pada tahun 2019 kinerja pariwisata sedikit tertahan, tercermin oleh melambatnya perkembangan kunjungan wisman.

Penyebab itu diantaranya karena dampak lanjutan penegakan zero dollar tourism, bencana alam, ekses pemilu dan semakin kompetitifnya destinasi wisata dunia.

Pada awal 2020, kinerja pariwisata juga tertekan akibat virus Corona yang berasal dari China, sehingga jumlah wisman yang berasal dari China diperkirakan turun drastis.

Masih kuatnya kinerja konsumsi di Bali tidak terlepas dari masih kuatnya daya beli masyarakat yang didukung oleh terkendalinya inflasi di Bali.

Koordinasi, sinergi, dan komitmen TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan menjaga inflasi di 2019 dengan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi.

Tahun 2019, inflasi Bali tercatat cukup rendah, 2,38%.

Ke depan, inflasi Bali masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan rencana kenaikan cukai rokok, rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan, peningkatan kunjungan wisatawan yang membawa konsekuensi peningkatan permintaan serta peningkatan biaya pendidikan.

Meskipun demikian, dengan koordinasi yang solid, inflasi pada tahun 2020 diperkirakan masih berada dalam sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3%±1% (yoy).

KPwBI Provinsi Bali saat ini telah menyelesaikan pembangunan sarana prasarana perpustakaan baru yang berada di dalam gedung utama dengan lokasi strategis dan mudah diakses oleh pemustaka.

Perpustakaan KPwBI Prov. Bali memiliki koleksi buku sebanyak ±12.754 buah yang terdiri dari koleksi buku ekonomi (buku-buku yang menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia) dan non ekonomi, dengan koleksi yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri.

"Harapannya, selain pegawai, masyarakat umum juga dapat mengunjungi dan memanfaatkan koleksi dan fasilitas perpustakaan tersebut," demikian Trisno.

Pihaknya juga berharap perpustakaan baru KPw BI Provinsi Bali akan memperoleh akreditasi A dari Perpustakaan nasional dan menjadi perpustakaan terakreditasi terbaik, melanjutkan pencapaian Juara III Perpustakaan Terbaik Non Akreditasi yang pernah kami peroleh pada tahun 2019. (riz)
Bagikan Artikel

Rekomendasi