Asing Kerap Ganggu Perairan Natuna, Bupati Rizal Usulkan Provinsi Khusus

Sabtu, 04 Januari 2020 : 07.13
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal/ist
Natuna - Bupati Kabupaten Natuna H. Abdul Hamid Rizal mengusulkan pembentukan provinsi khusus di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menyusul seringnya berbagai macam gangguan pihak asing di wilayah perairan Natuna.

Hal itu dilakukan agar meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan dari berbagai gangguan termasuk belakangan ini masuknya kapal-kapal ikan asing di perairan Natuna

Dia juga menegaskan, bersama warga siap mempertahankan wilayahnya dan NKRI menyusul gangguan Cina di perairan Natuna Utara.

Sebagaimana informasi beredar, pada Kamis (2/1/2020) Komando Armada I TNI AL melaporkan adanya Coast Guard Cina mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu.

Kapal-kapal Ikan asing itu sedang melakukan aktivitas perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara.

Melihat hal itu, KRI Tjiptadi-381 dan KRI lainnya mencegat dan menghalau kapal Coast Guard China yang mengawal kapal-kapal nelayan China tersebut keluar wilayah Laut Natuna.

Masuknya nelayan-nelayan Cina yang dikawal oleh kapal Coast Guard yang juga dilandasi dengan argumen resmi dari Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang yang menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka,.

"Ini adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia," tegas Rizal dalam keterangannya, Jumat (3/1/2020). Klaim sepihak tersebut telah diprotes keras oleh Pemerintah Republik Indonesia karena ZEE Indonesia di perairan Natuna memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982.

Pihaknya mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Kami mengusulkan pemerintah Pusat, agar supaya memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus," tegas dia.

Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dlm menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.

Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.

"Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna," tegas Rizal. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi