Alokasi Dana Desa di Bali Capai Rp 657,8 Miliar

Selasa, 28 Januari 2020 : 23.13
Denpasar – Pada tahun 2020 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dari APBN mencapai Rp657,8 miliar lebih meningkat 4,4 persen dari tahun sebelumnya.

Hanya saja, terkait dana desa, meskipun dalam tiga tahun terakhir (2017- 2019) dapat tersalurkan 100%, tetapi masih banyak terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh desa-desa, terutama berkaitan dengan prioritas penggunaannya.

"Pemerintah menetapkan kebijakan agar Dana Desa digunakan dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu: penggunaan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, dan dilaksanakan secara swakelola," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto pada kegiatan bertemakan “Sinergi dan Akselerasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Menuju Bali Era Baru”, di Kanwil DJPb Bali, Selasa (28/1/2020).

Tri menyebutkan, dada tahun 2020 ini, alokasi Dana Desa di Provinsi Bali mencapai 657,8 miliar rupiah atau meningkat sebesar 4,4% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 630,2 miliar rupiah.

Bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rakorda Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Bali dalam rangka mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di seluruh Pemda di Provinsi Bali.

Diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan Dana Transfer dari APBN kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sedangkan Dana Desa adalah Dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Tri menyampaikan pentingnya percepatan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Tahun 2020 ini. DAK Fisik ini merupakan bentuk support Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan proyek-proyek strategis sejalan dengan prioritas nasional.

Sehingga pertumbuhan perekonomian dapat terus didorong dan masyarakat dapat merasakan manfaat dengan lebih cepat, sedangkan adanya Dana Desa diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di desa dan masyarakat desa tidak perlu migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan.

“DAK Fisik dan Dana Desa ini sudah dialokasikan dan tersedia dalam APBN, tinggal bagaimana Pemda mempersiapkan dengan baik dan cepat, sehingga bisa segera disalurkan. Jadi, jangan sampai disia-siakan”, tutup Tri.

Bukan tanpa alasan, memang akselerasi atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini sangat penting untuk dilakukan. Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah sebesar 83,13% dari total pagu sebesar 679,8 miliar rupiah.

Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2018 yang sebesar 85,42% dari total pagu dana sebesar 629,1 miliar rupiah.

Penurunan kinerja penyaluran tersebut diantaranya dikarenakan oleh kurangnya awareness para pengelola DAK Fisik dan persiapan yang kurang maksimal.

Oleh karena itu, di tahun 2020 ini, diharapkan para pengelola DAK Fisik segera melakukan koordinasi dan segera menyelesaikan kontrak atas pekerjaan fisik yang akan dilakukan.

Dalam kegiatan Rakorda tersebut, dilaksanakan pula penyampaian penghargaan kepada Pemda yang terbaik dalam kinerja pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019.

Penetapan Pemda terbaik tersebut didasarkan pada beberapa unsur penilaian, diantaranya persentase kontrak, kecepatan penyelesaian kontrak, kecepatan penyampaian persyaratan dan penyaluran, dan parameter lainnya.

Penghargaan secara berurutan diraih Pemda Gianyar, Tabanan, dan Jembrana untuk kategori Pemda Berkinerja terbaik dalam penyaluran DAK Fisik tahun 2019. Sedangkan untuk kategori Pemda terbaik dalam penyaluran Dana Desa tahun 2019 diraih oleh Pemda Tabanan, disusul oleh Pemda Gianyar. (lif)
Bagikan Artikel

Rekomendasi