Sekda Indra Minta Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Jangkau Daerah Non-Perkotaan

Sabtu, 07 Desember 2019 : 07.37
Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusra/ist
Denpasar - Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah Bali sudah di atas rata-rata nasional, meskipun tidak menggambarkan angka sebenarnya sehingga ke depan diharapkan survei dilaksanakan pada kabupaten yang mewakili tingkat literasi dan inklusi keuangannya rendah.

Karena survey yang dilaksanakan dalam memperoleh angka hanya pada beberapa kabupaten/Kota. Sehingga ke depan perlu dilaksanakan survei yang lebih luas.

"Atau setidak-tidaknya survey dilaksanakan pada kabupaten yang mewakili tingkat literasi dan inklusi keuangannya rendah," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka secara resmi Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tahun 2019 di Ruang Rapat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Jumat (6/12/2019).

Seperti disampaikan oleh Kepala OJK, angka tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, karena survey hanya dilaksanakan didaerah perkotaan.

Seperti diketahui akses keuangan dan tingkat literasi masyarakat perkotaan cukup bagus. Tetapi bagaimana dengan masyarakat pedesaan,akses keuangan dan tingkat literasinya tentu tidak sebesar masyarakat perkotaan.

Oleh karena itu perlu diperluas, jika dilaksanakan di seluruh daerah di Bali tentu akan memberikan gambaran sebenarnya tentang akses keuangan dan tingkat inklusi masyarakat.

"Walaupun tidak diseluruh Bali, setidaknya ada daerah-daerah yang mewakili non perkotaan sehingga bisa mendekati keadaan sebenarnya,” cetus Sekda Dewa Indra.

"Tanpa mengurangi apresiasi atas capaian yang sudah diraih, saran ini saya sampaikan agar tingkat literasi dan keuangan masyarakat Bali terus meningkat dan semakin baik," harapnya.

Hal harus ditingkatkan, karena semua bermuara pada kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melalui apa, ya akses keuangan.

"Jadi jika akses keuangan, literasi inklusi keuangan kecil, akan menyebabkan pergerakan ekonomi kecil, pertumbuhan ekonomi pun kecil, sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan tidak tercapai,” tandas Sekda asal Desa Pemaron, Buleleng ini.

Inklusinya sudah tinggi, tapi tingkat literasinya masih rendah, ini yang harus kita ketahui penyebabnya. Kita harus bekerja dari akar penyebabnya, sehingga bisa fokus menyelesaikan masalah tersebut.

Sekda Indra mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilaksanakan TPAKD, seperti dilauncingnya website KURBALI.COM yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengakses pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dilaksanakannya Gerakan Indonesia Menabung.

Khusus terkait penyaluran KUR, Dewa Indra juga mengharapkan tidak hanya berpatokan pada jumlah besaran KUR yang sudah disalurkan, tetapi juga tingkat pengaruh pemanfaatan KUR terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali.

Seberapa besar penyaluran KUR mempengaruhi kinerja UMKM dalam meningkatkan usahanya, berapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhannya dari tahun ke tahun, jika tidak mengalami pertumbuhan maka penyaluran itu hanya angka.

"Produktif tapi tingkat produktifitasnya belum maksimal. Ini yang harus kita perhatikan terus,” pungkasnya. Sebelumnya oleh Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Elyanus Pongsoda bahwa tingkat literasi daerah Bali sebesar 38,25% dan tingkat inklusi sekitar 92,90%.

Angka tersebut didapatkan dari hasil survey pada tahun 2018, yang mengambil sampling 1 kabupaten yakni Badung dan 1 Kota Madya yakni Denpasar. Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat literasi Nasional 38,23% dan Inklusi Nasional sebesar 38,78%. (rhm)

Rekomendasi