RI dan Korea Selatan Jajaki Peluang Investasi dan Perlindungan ABK

Kamis, 19 Desember 2019 : 13.43
Menteri KKP Edhy Prabowo saat menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta/humas kkp
Jakarta - Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajak Korea Selatan untuk berinvestasi dalam industri kelautan dan perikanan Indonesia.

Hal itu disampaikan Edy saat menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta pada Rabu (18/12/2019).

Turut mendampingi dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar; Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Agus Suherman; Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Coco Kokarkin Soetrisno; dan Kepala Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Riza Priyatna.

Menteri Edhy mengajak Korea Selatan untuk berinvestasi dalam industri kelautan dan perikanan Indonesia.

Ia mengatakan bahwa ke depannya, Indonesia akan terus memprioritaskan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam sektor perikanan tangkap. Namun, Indonesia terbuka bahkan mengajak seluruh negara untuk bekerja sama dalam pengembangan industri.

“Kalau penangkapan, sekarang kami akan tutup untuk Indonesia semua. Tapi untuk industri kami membuka peluang untuk semua negara, termasuk Korea Selatan, untuk masuk berinvestasi di sini,” ujarnya.

Diinformasikan, Indonesia akan fokus dalam mengembangkan sektor akuakultur ke depannya. Pasalnya, saat ini Indonesia baru memanfaatkan 10% dari kawasan pantainya untuk sektor tersebut.

Untuk itu, ia mengajak Korea Selatan untuk bergabung berinvestasi membangun industri akuakultur ke depannya. “Kami berharap teman-teman dari Korea Selatan bisa bergabung untuk berinvestasi dalam sektor ini,” ucapnya.

Dubes Kim menyampaikan bahwa Korea Selatan terbuka untuk meningkatkan perdagangan produk perikanan dari Indonesia, sejalan dengan langkah Pemerintah Indonesia yang tengah meningkatkan ekspor produk perikanan ke sejumlah negara.

Dia menyebutkan, negaranya merupakan salah satu konsumen produk perikanan yang besar.

Pada tahun 2018, perdagangan produk perikanan Indonesia ke Korea mencapai surplus USD42 juta dengan ekspor sebesar USD73 juta dan impor USD31 juta. Meskipun begitu, saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke-12 sebagai negara importir produk perikanan ke Korea.

Untuk itu, Dubes Kim berharap agar Indonesia meningkatkan kerja sama perdagangan ini dengan mempercepat finalisasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Saat ini, IK-CEPA masih dalam proses ratifikasi hingga tahun 2020 dan direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2021 mendatang.

“Ke depannya, melalui kerangka IK-CEPA ini kami berharap lebih banyak peluang kerja sama antara kedua negara akan dibuka. Kami juga akan memfasilitasi dan memberi dukungan untuk kerja sama terkait promosi produk perikanan dari Indonesia. Kami juga berharap, kebijakan-kebijakan terkait investasi kelautan dan perikanan juga semakin baik ke depannya,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, ,Mentri Edy menambahkan, selain peluang investasi, juga membahas soal perlindungan ABK Indonesia di Korea Selatan.

Saat ini, 80% ABK WNI yang bekerja di kapal perikanan merupakan tenaga kerja unskilled yang tidak memiliki sertifikat pelaut dan direkrut secara ilegal oleh agen-agen Korea Selatan.

Terkait hal ini, ia berharap agar Pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian terhadap hak-hak dan kesejahteraan ABK WNI yang bekerja di sana.

Dubes Kim menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan dan keamanan ABK Indonesia tentu menjadi salah satu prioritas. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea dulunya bertugas sebagai awak kapal.

Oleh karena itu, ia memberikan perhatian yang amat besar terhadap kesejahteraan dan keamanan ABK.

“Dengan adanya tiga perjanjian ini, kami juga wajib melakukan peningkatan kerja sama dan hak asasi manusia (HAM) bagi para awak kapal. Oleh karena itu, kami berharap kesejahteraan awak kapal bisa terus kami tingkatkan sesuai arahan dari Menteri kami,” tuturnya.

Dubes Kim menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan Indonesia untuk membentuk Indonesian Desk dalam sebuah pusat kesejahteraan bagi para awak kapal WNI di Busan, sebuah kota pelabuhan di Korea Selatan.

Usulan ini akan disampaikan pada Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan dalam waktu dekat. (riz)

Rekomendasi