BPK Temukan Tujuh Kelemahan dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Badung

Selasa, 24 Desember 2019 : 06.26
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto (kiri) menyerahkan LHP kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta/ist
Denpasar - BPK Perwakilan Provinsi Bali menemukan sejumlah kelemahan laporan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Badung, di Ruang Arjuna BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (23/12/2019).

Penyerahan LHP itu, kata Haryoso, guna memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Acara dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung lainnya.

Haryoso menyampaikan, BPK sesuai dengan visi dan misi, senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan asli daerah TA 2018 dan 2019 (s.d 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait lainnya di Mangupura.

Tanpa mengurangi upaya yang telah dicapai Pemerintah Daerah, BPK masih menemukan ada kelemahan yang perlu menjadi perhatian agar segera ditindaklanjuti. Kemudian, Haryoso membeber sejumlah kelemahan- kelemahan tersebut.

Pertama, kegiatan pemutakhiran data wajib pajak belum memada. Kedua, Penerbitan surat teguran pelaporan SPTPD dan penetapan SKPD jabatan belum memadai.

Masih dalam temuan BPK, ketiga pemanfaatan alat dan/atau system perekam data transaksi usaha belum optimal. Selanjutnya temuan keempat, kegiatan pemungutan dan pemeriksaan pajak dengan system self assessment belum memadai.

Temuan kelima kegiatan penagihan pajak belum sepenuhnya mendukung optimalisasi PAD. Keenam, pengenaan NPAT dalam perhitungan PAT pada 27 WP tidak tepat.

"Ketujuh pemberian NPOPTKP yang berulang kepada WP di tahun yang sama," beber Haryoso. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Badung agar Kepala Bapenda/Pasedahan Agung dengan beberapa langkah.

Bupati Badung diminta mnyelenggarakan pemutakhiran data WP secara berkala dan atau berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan operasional usaha WP mengacu pada hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata;

Selain itu, Bupati Giri diminta menghitung pajak terutang secara jabatan sebagai tindak lanjut Surat Teguran pelaporan SPTPD memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan;

Tak kalah pentingnta, rekomendasi ketiga, agar melaksanakan inventarisasi dan pemecahan permasalahan atas penggunaan alat dan/atau system perekam data transaksi usaha termasuk hasil perekamannya, sebagai dasar penyusunan kebutuhan serta langkah teknis pemasangan alat dan/atau system perekam data transaksi usaha;

Kemudian, Pemkab Badung agar melaksanakan penagihan pajak daerah berdasarkan SKPDKB; BPK Juga meminta Pemkab Badung melaksanakan pemasangan spanduk kepada WP yang tidak menindaklanjuti Surat Teguran sesuai ketentuan yang berlaku;

Rekomendasi lainnya, meminta dilaksanakannya pemutakhiran data Subjek Pajak Air Tanah melalui koordinasi secara intensif dengan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung; dan

Selain itu, BPK meminta agar dilaksanakan penagihan pajak daerah berdasarkan SKPDKB pada 24 WP BPHTB dengan total senilai Rp75.000.000,00.

Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang No 15 Tahun 2004, dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, maka BPK mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Di akhir sambutannya, Kepala Perwakilan BPK juga mengharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi