Birokrasi Pemprov Bali Diminta Segera Tinggalkan Cara Kerja Konvensional

Senin, 02 Desember 2019 : 18.02
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat memberi arahan kepada pegawai dalam apel disiplin/ist
Denpasar - Para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diminta segara meninggalkan cara kerja konvensional beralih ke digitalisasi. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan, memasuki era digitalisasi diberbagai aspek, birokrasi juga harus ikut berubah.

"Dewasa ini, sudah tidak jamannya lagi, tata kelola birokrasi dijalankan dengan sistem konvensional," tegas Indra saat menjadi pembina apel disiplin Bulan Desember di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (2/12/2019).

Diungkapkan, urut-urutan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, di era digitalisasi ini tentu akan menjadi lebih efisien dan simpel. Kedepannya kecepatan, keakuratan, dan kecermatan menjadi salah satu keunggulan yang dikedepankan di era digitalisasi.

"Digitalisasi birokrasi harus segera dilaksanakan dan mengawali Tahun 2020 yang akan datang digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali akan mulai dilaksanakan," tegasnya lagi.

Dalam arahannya di depan para pejabat eselon 2,3,4 dan staf di Lingkungan Setda Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa birokrasi memiliki dua tugas penting yaitu mewujudkan visi misi pemerintah serta memberikan layanan publik.

Karenanya, wajah dan citra birokrasi yang berbelit belit, tidak responsif, lelet dan sulit harus diubah dengan mengubah pola pikir serta budaya kerja yang professional.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur agar menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan serta pembangunan.

Reformasi birokrasi juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. “Kita harus bekerja lebih fokus dan substansial. Pekerjaan yang masih dilakukan secara konvensional agar diubah ke digitalisasi.

Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Kita ubah pola pikir dan budaya kerja kita menjadi lebih professional, kita bangun birokrasi yang disegani,“ imbuhnya.

Indra meminta jajarannya untuk terus mengakselerasi pekerjaan serta melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kedepannya tidak ada lagi temuan khususnya temuan keuangan. (rhm)

Rekomendasi