Atasi Defisit Migas Melalui Perluasan Kerja Sama RI dan Aljazair

Jumat, 20 Desember 2019 : 15.18
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori/dok
Tak banyak yang mengenal Negara Republik Demokratik Sosialis Aljazair yang memerdekan diri dari jajahan Perancis pada tanggal 5 Juli 1962.

Perang Kemerdekaan Aljazair (bahasa Prancis: Guerre d'Algérie), adalah sebuah perang rakyat Aljazair yang terjadi pada Tahun 1954 sampai tahun 1962 yang ingin melepaskan diri dari Prancis.

Perang ini disebabkan oleh serangan atas Aljazair Perancis oleh FLN pada tanggal 1 November 1954 yang secara emosional gerakan perlawan kemerdekaannya itu tak berbeda dengan Indonesia atas Belanda.

Pada tanggal 12 Desember 2019, Aljazair menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden definitif (Presiden sementara Aljazair, Abdelkader Bensalah) setelah demonstrasi yang dilakukan massa sebelumnya memaksa Presiden veteran Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri pada April 2019 yang lalu.

Hal tersebut menyebabkan Aljazair dalam keadaan kevakuman kepemimpinan dan menghadapi pertikaian antara pengunjuk rasa dan pemerintah yang didukung militer.

Panglima Angkatan Bersejata Aljazair (Militer), Letnan Jenderal Ahmed Gaed Salah telah berulang kali menyerukan pemilihan sesegera mungkin, meskipun oposisi dan pengunjuk rasa menolak pemungutan suara serta menyampaikan bahwa Pilpres adalah satu-satunya solusi yang demokratis.

Walau kondisi saat ini terjadi protes yang dilakukan massa untuk menunda pemungutan suara hingga elit yang berkuasa berhenti dari jabatannya terlebih dahulu, namun penyelenggaran Pilpres tersebut telah usai dilaksanakan, dan Presiden Aljazair yang baru terpilih, adalah Abdelmadjid Tebboune.

Usai terpilih, Abdelmadjid Tebboune, berjanji akan merangkul anggota gerakan pro-demokrasi yang ada negara itu. Berbicara di televisi setelah kemenangan pemilu, Tebboune berkata, "Saya langsung menghadapi gerakan dan menyambut baik pembicaraan serius dengan gerakan pro demokrasi, demi masa depan Aljazair.

Peluang Dan Tantangan Ekonomi

Republik Demokratik Rakyat Aljazair, merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara.

Nama negara ini yang berarti kepulauan (al-jazā’ir, dalam bahasa Arab) mungkin mengacu kepada 4 buah pulau yang terletak berdekatan dengan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan negara ini, Aljir.

Aljazair adalah republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 Provinsi dan 1.541 komunal.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa, Aljazair merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-34 di dunia, dengan kegiatan ekonomi yang mengandalkan pada sumber-sumber minyak, sektor manufaktur dan Sonatrach, perusahaan minyak nasional, merupakan perusahaan terbesar di Afrika.

Aljazair juga memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Pada Tahun 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Aljazair dilaporkan sejumlah US$ 4.080, 700.

Angka ini mencatatkah rekor kenaikan dibanding Tahun sebelumnya (2017), yaitu sejumlah US$ 4.011,200. Data PDB Per Kapita Aljazair diperbarui tahunan,, dengan rata-rata US$ 1.882, 450 dari 1963 sampai 2018, dengan 56 observasi.

Data ini mencapai angka tertinggi sebesar US$ 5,574,500 pada Tahun 2012 dan rekor terendah sebesar US$ 180.200 berdasar data Global Economic Monitor World (GEMW).

Sedang pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Aljazair hanya berkisar antara 0,3% - 1,4%, sedang angka pengangguran pada Tahun 2018 mencapai 11,4 juta orang.

Dibandingkan dengan Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi negara berpenduduk 260 juta lebih ini pada Tahun 2018 lebih baik, yaitu 5,17%., namun PDB per kapita lebih buruk, yaitu hanya US$ 3.927 atau sekitar Rp 56 juta per kapita per tahun.

Dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan perekonomian negara Indonesia dan Aljazair tersebut, terutama atas potensi sumberdaya alam, minyak dan gas bumi (migas) nya, maka perluasan kerjasama ekonomi kedua negara akan saling menguntungkan dan membawa kemanfaatan di masa depan.

Permasalahan defisit migas atau besarnya kebutuhan konsumsi atas produksi dalam negeri yang dialami oleh Indonesia sejak Tahun 2001, akan mampu diatasi dengan membangun kerjasama sinergis.

Hubungan emosional kedua negara yang sama-sama mengalami penderitaan sebagai bangsa terjajah masing-masing oleh Belanda dan Perancis serta penghormatan pada alm.

Bung Karno oleh rakyat Aljazair atas undangan sebagai tamu dalam Konferensi Asia-Afrika pada Tahun 1955 (sewaktu dalam masa penjajahan Perancis) begitu membekas dan sebuah kehormatan bagi negara tersebut.

Begitu juga potensi sektor pertanian beserta produk olahan Indonesia yang tersedia, maka peluang dan tantangan kerjasama mengatasi defisit migas di satu sisi dan membangun pertumbuhan ekonomi kedua negara yang sama-sama masih berada dalam angka pertumbuhan PDB per kapita yang tak terlalu jauh dirasakan akan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dan Aljazair.

Akhirnya, tentu akan terpulang pada kemauan politik (political willingness) pemimpin kedua negara, sejauh mana menindaklanjuti potensi perluasan kerjasama ekinomin tersebut.

Semoga kedua negara dapat sama-sama menjadi pintu masuk bagi kegiatan perekonomian di kawasan benua Asia dan Afrika. Oleh karena itu, kita tunggu kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, beserta jajarannya dalam menindaklanjutinya.

*Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Rekomendasi