YLKI Desak Pemerintah Batasi dan Kendalikan Penggunaan Skuter Listrik

Kamis, 14 November 2019 : 11.11
Jakarta - Pemerintah diminta segera membatasi dan mengendalikan penggunaan skuter listrik mengingat dari sisi infrastruktur belum memberikan dukungan yang memadai untuk jalur skuter.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan hal itu menyusul insiden dua orang pengguna skutik _Grabwheel_ dini hari tadi meregang nyawa karena kecelakaan lalu lintas di area Gelora GBK.

YLKI menyampaikan duka yang mendalam atas kecelakaan tersebut yang mencerabut nyawa dua orang penggunanya itu.

"Kami mengritik keras managemen Grab atas kejadian itu. Memang managemen Grab telah menyampaikan duka cita dan akan memberikan dukungan yang lain pada keluarga korban. Namun ini tentu saja sangat tidak cukup," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2019).

YLKI menduga kuat managemen Grab belum/tidak memberikan edukasi/juknis yang kuat kepada pengguna Grabwheel, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, terutama terkait aspek safety.

Untuk itu, YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya.

"Kami mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skutir listrik, sebelum meluas menjadi masalah/wabah baru.

YLKI mendukung Dishub DKI Jakarta yang akan mengatur hal ini, agar secara cepat disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Poin poin krusial yang perlu diatur, antara lain: perizinan yang ketat, pentarifan, dan juga jaminan asuransi. Intinya keberadaan skuter listrik harus dikendalikan dengan kuat.

Kemudian, YLKI meminta dan mendesak pihak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter tersebut telah paham hal ikhwal terkait rambu rambu lalu lintas, dan aspek yang lebih detil, terutama dari sisi keselamatan.

Mengingat dari sisi infrastruktur belum memberikan dukungan yang memadai untuk jalur skuter. Dan belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

"Bandingkan dengan pengguna sepeda di Belanda, yang 40 persennya telah mendapatkan edukasi sejak dini, terkait aspek _safety_ dalam berlalu lintas menggunakan sepeda," demikian Tulus. (rhm)

Rekomendasi