Penolakan Kenaikan Harga Gas Industri, PGN Kehilangan Potensi Laba Rp 2,41 T

Sabtu, 02 November 2019 : 05.50
Jakarta - Penolakan pemerintah melalui Kementerian ESDM terhadap usulan kenaikan harga gas industri yang diajukan BUMN PGN dinilai akan berdampak kepada hilangnya potensi laba hingga mencapai Rp2,41 Triliun.

Sebagaimana diketahui, neraca dagang sektor migas Indonesia terus mengalami defisit dan tak ada terobosan alternatif dan kebijakan harga yang proporsional sesuai kondisi permintaan dan penawaran produk migas.

Hal ini disebabkan karena nilai impor migas Indonesia terus meningkat dan komoditas ekspor yang belum memiliki nilai tambah dan berkualitas dibanding negara lain. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan Indonesia Mei 2019 surplus US$ 210 Juta atau sekitar Rp 2,94 Triliun.

Sektor non migas mengalami surplus sebesar US$ 1,19 Miliar atau sejumlah Rp 16,6 Triliun, namun sektor migas justru mengalami defisit sebesar US$ 980 juta atau sejumlah Rp 13,72 Triliun (kurs dollar Rp 14.000).

Dalam pandangan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengolahan migas di dalam negeri, sehingga secara bertahap dapat mengatasi ketergantungan terhadap impor migas.

Peningkatan kapasitas pengolahan migas penting dilakukan agar dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas produk ekspor sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan BUMN dan penerimaan negara.

Sebagai contoh, Indonesia masih mengandalkan pasokan Liquid Petroleum Gas (LPG) untuk ekspor, sedangkan permintaan dalam negeri untuk gas mulai meningkat di satu sisi.

Sedangkan di sisi yang lain, permintaan dunia atau global untuk komoditas ini tidak terlalu signifikan. Kebijakan struktural untuk menanggapi situasi ini perlu dipersiapkan agar Indonesia tidak terlampau reaktif dengan gejolak perekonomian global.

"Namun anehnya, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM malah menolak usulan kenaikan harga gas industri yang diajukan oleh BUMN PGN," kata Defiyan dalam siaran persnya, Sabtu (2//11/2019).

Padahal berdasarkan data dan informasi, kondisi sektor migas Indonesia umumnya dan PGN khususnya , berdasarkan data BPS, ekspor migas Januari hingga Mei 2019 mencapai US$ 5,34 Milyar atau setara dengan Rp 74,76 Triliun (US$ 1= Rp 14.000).

Sedangkan nilai impor migas mencapai angka US$ 9,08 Milyar. Defisit neraca perdagangan sektor migas pun mencapai US$ 3,74 Milyar atau setara dengan Rp 52,36 Triliun.

Terdapat penurunan laba bersih PGN secara drastis pada Triwulan III Tahun 2019, yaitu US$129,1 juta atau setara Rp 1,81 Triliun dibanding periode yang sama Tahun 2018 sebesar US$ 244,3 juta atau setara Rp 3,42 Triliun.

Penurunan laba bersih disebabkan oleh pendapatan usaha yang turun dan juga nilai properti migas yang turun hingga US$ 44,18 juta, atau terjadi penurunan sebesar 47 persen yang harus segera diatasi oleh jajaran Direksi PGN agar eksistensi dan keberlanjutan PGN dapat terjaga dan berkinerja baiik mengatasi defisit migas serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan kondisi data dan informasi mutakhir tersebut, maka potensi hilangnya laba bersih PGN pada akhir Tahun 2019 atau tutup buku bisa mencapai US$ 172,12 juta atau setara dengan Rp 2,41 Triliun dengan rata-rata penurunan per bulan sejumlah US$ 14,34 juta.

Artinya, laba bersih PGN berpotensi merosot menjadi US$ 86,1 juta atau setara Rp 1,2 Triliun.

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada 30 Oktober 2019 justru menerbitkan kebijakan yang menunjukkan tindakan inkonsisten atas upaya mengatasi dan memberikan solusi defisit migas yang saat ini dihadap negara, yaitu menolak pengesahan kenaikan harga gas industri?

Walaupun Permen ESDM Nomor 58/2017 tentang Harga Jual Gas Melalui Pipa Pada Kegiataan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi memberikan peluang untuk itu.

Berdasarkan Permen ESDM tersebut terdapat, formula penetapan harga gas bumi, yaitu Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur + Biaya Niaga.

Apabila komponen pembentuk harga gas di hulu sudah tinggi yaitu hampir 70%, maka harga gas PGN di hilir otomatis harus disesuaikan. Sementara biaya-biaya lain seperti; Biaya Pengelolaan Infrastruktur dan Biaya Niaga hanya mencakup sebesar 30% dari struktur harga jual hilir.

"Lalu pertanyaannya adalah, apakah Pemerintah ingin mengulang kesalahan yang sama sebagaimana halnya terjadi pada kasus BUMN PT. Semen Indonesia Tbk (Persero), yaitu menghadapi kesulitan yang sama atas kebijakan harga semen impor?," ucapnya.

Seharusnya pemerintah dapat memayungi BUMN PGN yang juga merupakan sub holding BUMN Migas Pertamina dengan kebijakan yang lebih akomodatif, yaitu dengan harga dasar hulu gas yang ditetapkan batas atas dan batas bawahnya sehingga tidak memberatkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gas dari PGN.

Sebagaimana halnya itu dilakukan oleh Kementerian ESDM pada produk batu bara dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), meskipun produk batu bara adalah energi yang tak bersahabat dengan lingkungan dibandingkan dengan gas.

Pihaknya meminta Pemerintah, melalui Kementerian ESDM untuk memilih kebijakan yang menang-menang (win-win solution) dan tak mengorbankan eksistensi PGN ssbagai BUMN yang mengemban tanggungjawab pasal 33 UUD 1945, menjadi penyangga keberlanjutan industri energi nasional, terutama dalam memperbaiki kondisi defisit migas, transaksi berjalan dan keuangan negara dengan lebih memihak kepada kepentingan sebahagian kelompok pengusaha.

Konsekuensi penolakan ini, pemerintah harus bisa menanggung beban kinerja PGN yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah yang tak konsisten.

Beban itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur gas bumi dengan dana minimal dari utang akan terkendala untuk mencapai tingkat efisiensi produksi memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang pada saatnya dapat menurunkan harga jual gas ke masyarakat konsumen, termasuk kalangan industri di masa datang

Apabila kebijakan menolak kenaikan harga gas industri ini kemudian berdampak pada semakin menurunnya laba bersih PGN pada tutup tahun buku 2019, maka jajaran Direksi akan menjadi subyek yang dipersalahkan, meskipun mematuhi keputusan pemerintah, dalam hal ini Plt. Dirjen Migas.

Namun, sebaliknya akan terjadi apabila kenaikan harga gas industri ini tetap dijalankan, maka potensi penurunan laba semakin besar atau mengarah pada kerugian PGN akan dapat diminimalisir.

"Dengan menolak kenaikan harga gas industri ini, maka defisit migas yang dialami oleh Pemerintah Indonesia tidak akan teratasi, alih-alih dapat mengembangkan industri migas yang lebih bersih lingkungan," tandas alumnus Universitas Gadjah Mada ini.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka Presiden Jokowi perlu secara perlu secara cermat dan bijaksana mengambil kebijakan atas usulan kenaikan harga gas industri dalam perspektif yang lebih luas.

"Jangan mengorbankan kepentingan negara yang dilaksanakan PGN dengan lebih memperhatikan sekelompok pengusaha yang belum tentu juga dengan tidak menaikkan harga gas industri akan membuat lebih baik kondisi korporaasi masing-masingnya pada industr tertentu dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara," demikian Defiyan. (rhm)

Rekomendasi