menu
search

Pemkot Denpasar Rancang UMK Tahun 2020 Sebesar Rp 2,7 Juta

Selasa, 05 November 2019 : 20.26
Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar merancang upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2020 sebesar Rp 2.770.00,260 yang dibulatkan menjadi Rp 2.770.00,300. Angka itu dicapai setelah melalui pembahasan dengan Dewan Pengupahan Kota Denpasar.

"Kenaikan UMK tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,51 persen dibandingkan UMK tahun 2019 sebesar Rp 2.553.000,-," sebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar I Gusti Agung Anom Suradi.

Didampingi Kabid Hubungan Industri Kota Denpasar, Ni Luh Putu Ratna Lati Kammanta dan Kasi Pengupahan dan Kesejahteraan I Wayan Sarjana, Suradi menyampaikan hal itu, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (5/10).

Setelah dirancang UMK tahun 2020 kemudian diajukan ke Gurbernur Bali untuk di ferivikasi.

Setelah diferivikasi baru dapat ditentukan berapa besaran UMK Kota Denpasar yang menurut surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor:B-m/308/HI.01.00/X/2019 paling lambat diumumkan tanggal 21 November 2019.

Dijelaskan, penetapan UMK kabupaten/kota setelah diawali penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada tanggal 1 Nopember 2019.

“Setelah penetapan UMP baru diikuti penetapan UMK setelah melalui proses pembahasan dengan pihak terkait dan mendapat persetujuan dari kepala daerah,” ujarnya.

Untuk UMK Kota Denpasar sudah disetujuai oleh Walikota Denpasar sekarang sudah diajukan ke Provinsi Bali.

Suradi menambahkan untuk menentukan peningkatan UMK sesuai UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengamanatkan besarnya UMK tergantung besaran inflasi dan pertumbuhan pertubuhan ekonomi nasional.

Penetapan UMK tahun 2020 sesuai dengan tingkat inflasi sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Dari inflasi dan pertumbuhan tersebut didapatkan besaran penikatan UMK Kota Denpasar sebesar 8,51 persen.

Setelah nantinya UMK Kota Denpasar telah ditetapkan menurut Suradi semua perusahaan baik swasta maupun BUMN wajib untuk melaksanakannya. "Ke depan bila sudah ditetapkan semua perusahaan wajib untuk melaksanakannya," demikian Suradi. (riz)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua