OJK Terus Buka Akses Keuangan Bagi Pemberdayaan UMKM

Sabtu, 23 November 2019 : 08.16
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat peringatan HUT ke-8 di Lapangan Banteng, Jakarta/ist
Jakarta - Dalam mewujudkan komitmen untuk meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional dan peran inklusi bagi kesejahteraan masyarakat maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu membuka akses keuangan bagi pemberdayaan UMKM di Tanah Air.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan hal itu, saat upacara peringatan HUT OJK ke 8 di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat. 22 November 2019.

Momentum Hari Ulang Tahun yang ke 8, menguatkan tekad OJK dalam meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional dan peran inklusi bagi kesejahteraan masyarakat.

“OJK harus dapat berkontribusi lebih untuk merespon cita-cita dan upaya besar Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tegas Wimboh.

Dengan komitmen itu, OJK harus mampu memfasilitasi penyediaan alternatif sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor prioritas pemerintah serta membuka akses keuangan bagi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

OJK lanjut Wimboh, juga harus terlibat aktif membantu Pemerintah dalam menyikapi dampak negatif pelemahan ekonomi global dengan mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, mampu menggerakkan industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, mengembangkan pariwisata hingga mendorong berkembangnya industri kreatif dan industri di bidang teknologi.

“Pemerintah telah mencanangkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 nanti. Untuk itu, OJK harus mengambil peranan dan menjadi solusi dalam upaya besar negeri ini,” katanya.

Salah satu langkah yang harus dilakukan OJK, menciptakan industri keuangan yang berdaya saing dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mengadopsi teknologi yang tepat guna, sehingga bisa mendorong transformasi inovasi keuangan digital di sektor keuangan, termasuk mendorong berkembangnya start-up fintech.

Selain itu, OJK harus berperan lebih aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memastikan terjaganya perlindungan konsumen dan masyarakat yang akan membuka lebar kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Guna mencapai hal itu, OJK telah menjadikan pengembangan kapasitas sumber daya manusia OJK sebagai prioritas utama melalaui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas pengawas keuangan atau bank sentral di negara lain serta lembaga internasional.

Peningkatan kapasitas SDM OJK ini juga didukung dengan transformasi proses bisnis internal OJK berbasis teknologi, sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas, cepat, tepat dan efisien.

Saat ini, OJK memiliki sekitar 3600 pegawai yang tersebar di 9 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia. Upacara peringatan HUT 8 OJK juga digelar serentak di semua Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah. (rhm)

Rekomendasi