Maksimalkan ETP, BI Dorong Akselerasi Digital Ekonomi Keuangan di Daerah

Kamis, 07 November 2019 : 20.09
Denpasar - Bank Indonesia mendorong akselerasi digital ekonomi keuangan di daerah dengan memaksimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP).

Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Pungky Purnomo Wibowo menegaskan hal itu saat Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai di Denpasar, Kamis (7/11/2019).

Kegiatan mengangkat tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non Tunai” dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho.

"Kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk upaya dan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung inisiatif Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)," tegasnya.

Hal ini merupakan wujud nyata upaya mendorong implementasi ETP sebagaimana telah didorong melalui penerbitan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pihaknya meyakini, dengan transformasi kearah non tunai, akan mendorong proses digitalisasi didaerah serta berpotensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem monitoring pajak dan retribusi daerah serta pelaporan.

Demikian juga, non tunai semakin meningkatkan efektivitas layanan publik, efisiensi, kesehatan fiskal, perekonomian, mendukung transparansi dan governance Pemerintah.

Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia bersama Kemendagri dan kementerian terkait lainnya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) 28 Mei 2019 menyepakati elektronifikasi transaksi Pemda sebagai program strategis yang akan diperkuat kedepannya.

Penguatan tersebut ditujukan guna mendorong inovasi dan perluasan ETP sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, yang dilakukan melalui 4 inisiatif utama sebagai berikut: Pertama, Penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan yang ditetapkan Presiden terkait ETP;

Kedua, pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (yang disesuaikan menjadi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi ETP;

Ketiga, penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam inovasi dan perluasan ETP; dan Inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Optimalisasi PAD yang diawali dengan pilot project.

Keempat kesepakatan program sinergi ETP tersebut merupakan prioritas upaya akselerasi ETP untuk mewujudkan efisiensi, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang direncanakan akan diterbitkan 2020 akan memperkuat landasan hukum implementasi ETP. Sebagai quickwin (target antara) sebelum Perpres tersebut diterbitkan, akan ditandatangani Nota Kesepahaman (NK) ETP.

Dengan adanya NK tersebut, akan menjadi underlying pembentukan Pokjanas dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang merupakan forum koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital.

"NK ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan penjelasan teknis dari NK untuk pembentukan Pokjanas dan TP2DD," tuturnya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya NK sebagai underlying implementasi ETP dan pembentukan Pokjanas P2DD dan TP2DD serta komitmen dari K/L terkait, yaitu Kemendagri, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan, maka NK akan ditandatangani para Menteri dan Gubernur Bank Indonesia dalam waktu dekat.

Hal ini sekaligus akan dapat menjadi quickwin program Pemerintah.

Selain memperkuat payung hukum, pelaksanaan ETP juga perlu didukung oleh adanya forum koordinasi vertikal dan horizontal. Sementara itu, forum koordinasi antar instansi dan stakeholders juga akan dibentuk di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten melalui TP2DD.

Diharapkan forum koordinasi tersebut, bisa mengajak institusi keuangan didaerah untuk berperan lebih, akan semakin mendorong akselerasi implementasi ETP.

Guna memotivasi Pemda dalam mendorong inovasi dan perluasan ETP akan diselenggarakan kegiatan championship secara bertahap yang direncanakan mulai diimplementasikan pada 2020, pasca terbentuknya TP2DD oleh Pemda dan Kantor Perwakilan BI di daerah.

Kegiatan diikuti TP2DD Provinsi dan TP2DD Kota/kabupaten. Pada tahap awal, championship akan diikuti oleh seluruh TP2DD provinsi. Sementara pada tahap selanjutnya, kegiatan ini akan melibatkan TP2DD Kota/kabupaten.

Nantinya kepada pemenang championship akan diberikan insentif untuk memotivasi sebagaimana diterapkan pada championship Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sudah berjalan selama ini. (mal)

Rekomendasi