Dikeluhkan Nelayan, Menteri Edhy Pertimbangkan Pembatasan Ukuran Kapal dan Lokasi Penangkapan

Selasa, 19 November 2019 : 11.06
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan mempertimbangkan aspirasi penolakan nelayan soal pembatasan ukuran kapal dan lokasi penangkapan ikan.

Sejak dilantik menjadi Menteri KKP, Edhy terus menampung masukan dari berbagai stakeholder kelautan dan perikanan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan ke depan.

Hal ini sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi dua arah dengan nelayan.

Menteri Edhy melaksanakan _Stakeholders Meeting_ Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin 17 November 2019 di Jakarta.

Pengurus paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono menyampaikan hambatan yang dihadapinya terkait pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan. Saat ini, izin lokasi penangkapan ikan dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Di sisi lainnya, ukuran kapal tangkap disyaratkan berukuran maksimum 150 GT berdasarkan Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan.

Eko menilai, kedua peraturan tersebut menyulitkan nelayan karena ukuran kapal dibatasi namun nelayan harus melaut ke lokasi yang semakin jauh. Pihaknya berharap agar pemerintah meninjau kembali peraturan mengenai pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dan pembatasan ukuran kapal perikanan.

“Jadi, kami mohon Bapak dapat mengembalikan aturan lokasi penangkapan itu menjadi dua WPP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013.

Kedua, demi keselamatan pelayaran dan kelayakan kapal di tengah laut, kami mohon kiranya pembatasan ukuran kapal ditinjau kembali dan dikembalikan menjadi 150-200 GT,” pintanya.

Dia juga menyampaikan masukan terkait pembatasan dan pengawasan impor perikanan. Eko mengatakan bahwa saat ini harga ikan salem di pasar mengalami penurunan akibat melimpahnya ikan impor.

Akibatnya, usaha nelayan ikan salem pun merugi. Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap impor ikan.

“Kami tidak menolak impor tetapi kebijakan impor tersebut jangan sampai menyebabkan kerugian usaha nelayan karena jenis ikan yang diimpor tersebut pasarnya sama, Pak,” ujarnya kepada Menteri Edhy.

Nazwar, perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berharap agar perempuan nelayan mendapatkan pengakuan profesi. Menurutnya, diperlukan sebuah kebijakan afirmatif untuk mengangkat perempuan nelayan agar mendapatkan pengakuan profesi yang setara dengan nelayan laki-laki.

“Di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 kalau tidak salah didefiniskan bahwa nelayan itu adalah seseorang yang mencari mata pencaharian menangkap ikan.

Kalau tidak ngomongin gender akan susah, Pak. Kenapa? Perempuan nelayan tidak diakui sebagai profesi, hanya sebatas membantu keluarga rumah tangga nelayan,” terangnya.

“Nelayan butuh laut, butuh pulau-pulau kecil untuk berlindung dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Banyak intimidasi yang kami rasakan sebagai nelayan.

Sedangkan, ketika suami kami dikriminalisasi, perempuan lah yang mencari mata pencaharian sendiri untuk kehidupan anak-anak kami. Harapan saya, Bapak meninjau kembali ke sana (red: Pulau Pari),” ujarnya.

Selain itu, Aas juga berharap agar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diterbitkan oleh KKP dapat memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi nelayan, di samping memfokuskan pembangunan di sektor wisata.

Adapun Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia menyampaikan masukannya terkait perizinan. Ia mengatakan, terdapat perbedaan tentang kategori nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan.

Dampaknya, nelayan dengan kapal berukuran di atas 5 GT harus mengurus izin ke provinsi dan dikenai redistribusi. “Saya kira ini perlu dievaluasi sinkronisasi Undang-Undang tersebut biar kita itu konkrit di lapangan,” ucapnya.

Selanjutnya, Budi juga meminta perhatian pemerintah untuk memberikan penyelesaian terhadap aturan alat tangkap perikanan.

Menurutnya, aturan mengenai pembatasan alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI seringkali masih menimbulkan perbedaan tafsir tentang alat tangkap ramah lingkungan antar nelayan.

Hal itu tak jarang menimbulkan pro-kontra antara nelayan di berbagai daerah yang berujung pada konflik. Tak hanya cantrang, ia menyatakan bahwa sebenarnya terdapat banyak modifikasi alat tangkap yang ada di daerah, terutama Jawa.

Pemrintah diharapkan menyempurnakan peraturan yang ada sehingga tercapai kesepakatan yang dipatuhi seluruh nelayan di berbagai daerah di Indonesia.

“Penting untuk dievaluasi. Jadi jangan lihat satu sisi, tapi lihat banyak sisi,” ungkapnya. Meresponi berbagai masukan yang disampaikan oleh nelayan, Menteri Edhy menyatakan akan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan ke depan.

“Saya mau melibatkan pelaku karena keputusan itu dibuat untuk melindungi, mengatur, mengeksekusi setiap kegiatan yang melibatkan pelaku. Saya yakin diskusi hari ini tidak akan langsung menghasilkan. Tapi saya akan menimbang, merapatkan, dan saya juga akan terus _action,_ terus kita jalankan,” ucapnya.

Ia berjanji akan mencari jalan keluar terbaik yang sebisa mungkin memperhatikan kebermanfaatan bagi seluruh _stakeholder._ “Memang tidak mudah untuk menyamakan suara jutaan nelayan kita. Tentunya tidak mudah, butuh proses. Tapi mohon kita semua saling memahami,” pungkas Menteri Edhy. (rhm)

Rekomendasi