Bank Indonesia Terapkan Transaksi Non-Tunai Serentak Pada 2020

Kamis, 07 November 2019 : 22.03
Kepala Perwakilan Bank Indonsia Provinsi Bali Trisno Nugroho (kiri) dan Sekda Bali Dewa Made Indra
Denpasar - Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) guna menerapkan model transaksi "Quick Response Code Indonesian Standard" (QRIS) serentak di seluruh pemerintah daerah (Pemda) pada tahun 2020.

"Di seluruh tempat yang ada Bank Indonesia berjalan dengan bagus, tahun 2020 serentak seluruh Indonesia transaksi QRIS dan serentak di seluruh pemda, pembayaran distribusi pasar, pajak dan untuk pendapatan hasil daerah, dan semuanya menggunakan QRIS sebagai tanda pengenal," jelas Kepala Grup Sistem Pembayaran Ritel dan PUR Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo, di Denpasar, Bali, Kamis (7/11/2019).

Rakornas implementasi dan evaluasi transaksi non-tunai (elektronifikasi) pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia berlangsung di Sanur, Denpasar bertajuk "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Transaksi Non-Tunai."

Pihaknya menilai dilihat dari segi infrastruktur sangat murah karena hanya menggunakan barcode, melalui telepon pintar (smartphone) dengan tujuan menciptakan transaksi yang cepat, aman, efisien, dan tercatat.

Ia menjelaskan bahwa setiap uang elektronik harus mempunyai QRIS sebagai standar sehingga tidak ada monopoli. Dengan QRIS semua uang elektronik itu bisa digunakan dan harus bisa membaca uang elektronik.

Menurutnya, penerapan transaksi uang elektronik ini dapat memperlebar interkonektivitas dan koneksi usaha.

Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ira Hayatunnisma mengatakan sekitar 80 kabupaten/kota se-Indonesia dari 574 kabupaten/kota sudah menerapkan.

"Kendalanya karena infrastruktur, SDM, komitmen kepala daerah dan sekda yang mungkin kurang, karena ya apa namanya perbedaan pembayaran dan cara pengelolaan keuangan daerahnya itu," katanya.

Ia menegaskan, untuk saat ini belum wajib dilakukan, namun sistemnya dengan bertahap. Hal itu dikarenakan harus didukung dari infrastruktur, baik jaringan dan daya listrik.

"Kalau dari Bank Indonesia nya QRIS bisa berjalan dan saat ini harus diperjuangkan jaringan dan listrik itu yang sekarang masih jadi kendala di daerah," jelasnya.

Gubernur Koster mengungkapkan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Provinsi Bali secara bertahap telah melaksanakan implementasi Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sejak 1 Januari 2018.

Implementasi transaksi nontunai tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bali dengan sungguh-sungguh mendukung elektronifikasi, salah satunya guna mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya,

Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno.

"Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945, guna mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah,” tandas Gubernur Koster. (mal)

Rekomendasi