Bali Mandiri Energi, Gubernur Koster Sebut PLTU Paiton Dijadikan Cadangan

Rabu, 13 November 2019 : 00.36
Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan keterangan pers
Denpasar - Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan secara bertahap terus melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam mendukung kemandirian energi yang bersih sehingga ke depan pasokan listrik PLTU Paiton Jawa Timur sebesar 340 MW akan dijadikan sebagai cadangan.

Hal itu ditegaskan Koster terkait terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

"Ke depan kita canangkan Bali mandiri energi, dengan demikian maka suplai energi dari PLTU Paiton hanya difungsikan sebagai cadangan," tegas Koster saat konferensi pers di kantor gubernuran, Selasa 12 November 2019.

Dalam mewujudkan itu, Koster optimis Bali bisa membangun pembangkit listrik yang bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Bali.

Jadi, nantinya akan dibangun pembangkit listrik yang baru. Saat ini, di PLTDG Pesanggaran sudah menggunakan gas, sebelumnya memakai minyak. PLTG Gilimanuk juga telah menggunakan gas.

"Kita juga akan bangun pembangkit listrik yang baru 2x300 MW di Celukan Bawang, Buleleng," sebut Koster.

Selain itu, akan dibangun di Jembrana akan bangun pembangkit listrik bersama Indonesia Power dengan daya 200 MW. Tahun 2021, mulai bisa dilakukan pembangunanya yang diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun.

Pada tahun 2022 diharapkan sudah bisa beroperasi sehingga semua kebutuhan listrik sudah bisa dipenuhi Bali dengan menggunakan gas.

"Posisi yang di PLTU Paiton yang 340 MW, hanya difungsikan sebagai cadangan, kalau terjadi kekurangan atau masalah baru dipakai, kalau tidak bisa didistribusikan ke daerah lain," tandasnya.

Gubernur Koster kembali menekankan, Bali harus tegas menggunakan energi bersih ramah lingkungan.

Terkait kedua Peraturan Gubernur ini merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengimplementasikan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU.

Koster menjelaskan, hal itu mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

"Kedua, Peraturan Gubernur ini akan mempercepat upaya kita bersama untuk melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya," demikian Koster didampingi Sekda Dewa Made Indra. (rhm)

Rekomendasi