OPD Diminta Optimalkan Fungsi KPPU dalam Advokasi Kebijakan dan Kemitraan

Sabtu, 19 Oktober 2019 : 00.00
Surabaya - Para pemangku kepentingan di daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi KPPU dalam advokasi kebijakan dan pengawasan kemitraan.

Anggota Komisi KPPU,Kodrat Wibowo menyatakan hal itu saat hadir sebagai pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Persaingan Usaha Sektor Ritel di Provinsi Jawa Timur, belum lama ini.

Dalam FGD dilaksanakan Kementerian Koordinasi Ekonomi ini, Kodrat menyatakan agar pemangku kepentingan di daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengoptimalkan fungsi KPPU dalam advokasi kebijakan dan kemitraan.

Penjabaran fungsi KPPU dalam advokasi kebijakan adalah KPPU membuat program asistensi kebijakan untuk rancangan Peraturan. Tidak hanya itu, KPPU juga melakukan pengawasan kemitraan sehingga KPPU mempunyai kewenangan untuk mereview perjanjian kemitraan.

"Kedua Fungsi KPPU ini juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah KPPU," katanya menegaskan. Dia meminta pejabat daerah agar memanfaatkan fungsi KPPU untuk mereview Peraturan Daerah yang berkaitan dengan persaingan usaha dan kemitraan.

Dicontohkan, Peraturan Daerah tentang pasar rakyat maupun ritel dan untuk pelaku usaha UMKM dapat diberi pengertian tentang perjanjian kemitraan yang seimbang antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Diketahui, di Jawa Timur KPPU telah mempunyai Kantor Wilayah IV berkedudukan di Surabaya, yang wilayahnya Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB dan NTT. (rhm)

Rekomendasi