Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 19 Kapal Ikan Asing Ilegal di Natuna

Rabu, 09 Oktober 2019 : 00.00
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin operasi penenggelaman 19 kapal ikan asing di Perairan Natuna/humas kkp
Natuna - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) memimpin pemusnahan 19 kapal perikanan asing (KIA) ilegal di tiga kota secara bersamaan dari Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (7/10/2019).

Adapun rincian 19 kapal ikan ilegal tersebut terdiri atas 7 kapal (4 kapal Vietnam, 1 kapal Malaysia, dan 2 kapal Tiongkok) ditenggelamkan di Natuna; 6 kapal (Malaysia) ditenggelamkan di Belawan; dan 6 kapal (2 kapal Malaysia, 3 kapal Vietnam, dan 1 kapal Thailand) ditenggelamkan di Batam.

Pemusnahan 19 kapal ini merupakan rangkaian pemusnahan 40 kapal ikan ilegal yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap _(inkracht)._Sebelumnya, 18 kapal telah ditenggelamkan di Pontianak pada Minggu (6/10/2019).

Sedangkan 3 kapal lainnya ditenggelamkan di Sambas pada Jumat (4/10). Penenggelaman kapal ini sengaja dilakukan sekaligus secara bersamaan untuk menunggu hingga banyak kapal yang inkracht.

“Ini hal yang rutin setiap tahun kita lakukan. Jadi kita ini menunggu sampai inkracht banyak, kita lakukan dalam satu kali penenggelaman,” ujarnya. Ia menambahkan, masih ada sekitar 50 kapal perikanan ilegal lainnya yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

“Masih ada sekitar 50an lagi. 50an kapal yang telah diputus dimusnahkan menyewa pengacara untuk kasasi agar tidak dimusnahkan,” jelasnya. Jika permohonan mereka dikabulkan maka hal itu akan berpotensi untuk menimbulkan persoalan yang tak berujung.

“Kalau sampai disita untuk dilelang lalu dibeli lagi oleh yang punya, dipakai nyuri lagi, ABK-nya juga sama orangnya itu itu saja, kapalnya itu-itu lagi, emangnya kita kurang kerjaan nangkapin kapal 2-3 kali kapal yang sama? Susah,” ujarnya.

Pihaknya berharap agar pengadilan tinggi menolak kasasi kapal-kapal ilegal tersebut agar tetap dimunsahkan. “Saya harap pengadilan tinggi akan menolak kasasi kapal-kapal asing ini supaya keputusan tetap dimusnahkan,” ucap Menteri Susi.

Natuna merupakan wilayah yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Sejumlah perairan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam berbatasan langsung dengan perairan Natuna sehingga menjadikannya salah satu pulau terdepan Indonesia.

Mengingat hal itu, Menteri Susi mengingatkan agar para aparat penegak hukum (apgakum) setempat terus konsisten menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Natuna adalah pulau terdepan kita. Anda yang berbatasan dengan para tetangga-tetangga yang selama ini mengganggu mencuri ikan di laut kita. Di Selat Lampa ini, jangan lagi ada perdagangan di tengah laut. Jangan ada lagi perdagangan di tempat-tempat tersembunyi.

Semua hasil perikanan dan kelautan ini harus terlaporkan. Dari _Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing_ (IUUF) kita ubah menuju _Legal Reported and Regulated Fishing_ (LRRF),” ujarnya.

Pemusnahan kapal ilegal merupakan bentuk dukungan Satgas 115 terhadap upaya Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan untuk perkara pidana perikanan yang telah _inkracht_ atas kapal-kapal perikanan asing pelaku _illegal fishing.

Guna menjaga keberlanjutan kondisi perikanan yang tengah terus membaik saat ini, ia pun menekankan agar para nelayan dan pengusaha ikan hidup menghentikan pemakaian portas, sianida, dan potasium. Sebab, 1 gram portas saja dapat mematikan ekosistem laut seluas 6m2.

“Ini harus segera dihentikan. Kalau tidak, saya janji kalau masih sempat saya akan menutup izin untuk ikan hidup keluar,” tegas dia. Ia pun meminta agar seluruh nelayan dan pengusaha perikanan ikan hidup untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Ayo, makanya harus ubah penangkapannya pakai pancing, pakai jaring. Jaring pun tidak boleh yang mata jaringnya terlalu kecil. Sudah ada aturannya,” ajak Menteri Susi.

"Mungkin ini menjadi kali terakhir kunjungan kerjanya sebagai Menteri ke Natuna. Ia berterima kasih kepada Bupati Natuna dan seluruh jajarannya yang telah berkerja sama selama ini," ucapnya.

Sebagai informasi, pemusnahan kapal pelaku _illegal fishing_ ini mengacu dengan Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pemusnahan di beberapa lokasi tersebut, menambah jumlah kapal barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah dimusnahkan sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini, menjadi 556 kapal, terdiri dari: 1) Vietnam 321 kapal, 2) Filipina 91 kapal, 3) Malaysia 87 kapal, 4) Thailand 24 kapal, 5) Papua Nugini 2 kapal, 6) RRT 3 kapal, 7) Nigeria 1 kapal, 8) Belize 1 kapal, dan 9) Indonesia 26 kapal. (rhm)

Rekomendasi