menu
search

Menteri Susi Ingatkan Pulau Terluar dan Perbatasan Rawan Penyelundupan

Jumat, 11 Oktober 2019 : 23.30
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi mengingatkan keberadaan pulau terdepan atau terluar di perbasatan sangat berpotensi digunakan untuk penyelundupan seperti ikan ilegal.

Susi menjelaskan, pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan salah satu implementasi Nawacita ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Hal ini sesuai semangat mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Susi mengungkapkan, pulau terdepan yang letaknya terluar atau di perbatasan, kehidupannya, kesejahteraannya sangat penting diperhatikan untuk strategi keamanan dan perdamaian Indonesia terutama regional.

"Kalau sampai ada pulau terdepan kita yang memilukan, menyedihkan, pertama, image Indonesia menjadi tidak bagus. Kedua, rawan nanti disusupi hal-hal yang tidak baik dari luar, misalnya sebagai tempat penyelundupan,” tutur Menteri Susi.

Ia menambahkan, pembangunan SKPT ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal, dan juga menjaga ketahanan pangan.

Selain itu, SKPT juga akan mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengatur tata niaga dan mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan baik.

“Saya ingin membangun pulau terdepan ini bukan sebagai basis illegal fishing atau ilegal komoditi ekonomi dan lain sebagainya. Pulau terdepan kita harus menjadi sentra kegiatan ekonomi dan pertahanan negeri kita,” tegasnya lagi.

Saat ini, Indonesia memiliku 111 pulau terluar. Minimal 50-nya bisa menjadi sentra ekonomi Kelautan dan Perikanan. (Jika tercapai) i,tu luar biasa.

"Apalagi misalnya 20-nya bisa jadi sentra kelautan yang besar yang bisa menghasilkan devisa triliunan,” lanjutnya. Harapan ini bukan tak terukur. Perkembangan yang menggembirakan telah terlihat di lokasi-lokasi SKPT yang telah berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Sebut saja SKPT Natuna. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu, Menteri Susi mengetahui fakta bahwa di SKPT Natuna, untuk produk gurita saja, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) telah membeli hingga Rp5 miliar per bulannya.

Jumlah tersebut belum termasuk nilai jual gurita yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Belum lagi komoditas perikanan lainnya seperti kakap, tongkol, layang, dan lainnya.

Keberadaan SKPT ini dapat menjadi tempat bisnis komoditi perikanan yang memberikan masukan devisa bagi negara. Namun, Indonesia masih memiliki PR untuk membuka akses langsung ekspor dari sentra-sentra perikanan tersebut ke negara tujuan ekspor.

“Jangan sampai kontainer dari Natuna harus bawa ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Jepang. Padahal Natuna - Jepang lebih dekat,” imbuhnya. Dari beberapa lokasi SKPT yang baru diresmikan, terdapat beberapa yang belum dapat melakukan ekspor.

Untuk itu, Menteri Susi mendorong agar pemerintah daerah segera menjalin kerja sama dan MoU guna mendorong geliat usaha perikanan untuk memanfaatkan potensi yang besar di daerah. Seperti yang terjadi di SKPT Mimika.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang turut hadir dalam kegiatan peresmian di Jakarta mengatakan, Kabupaten Mimika memiliki potensinya luar biasa.

Sejak dibangunnya SKPT, kegiatan perikanan pun berkembang maju karena telah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti TPI, cold storage, ice flake machine, dan sebagainya.

Kata dia, SKPT Mimika belum dapat melakukan ekspor karena belum dilakukan kerja sama.

“Melihat laporan dari daerah lain (melalui teleconference), kami jadi bersemangat. Kami juga ingin seperti daerah-daerah lain tersebut karena fasilitas kami sudah punya dan lebih dari 600 kapal sudah beroperasi. Kami akan melakukan upaya-upaya pengembangan supaya PAD kita dapat meningkat,” tekadnya.

Di Pangandaran, Jawa Barat untuk mendorong kegiatan budidaya, KKP juga meresmikan pabrik pakan mandiri dan embung. Pabrik pakan mandiri ini hingga September 2019, telah memproduksi 70,8 ton pakan ikan.

Sebanyak 57,7 ton telah terdistribusi sebagai bantuan bagi pembudidaya ikan.

Sementara pembangunan embung difungsikan sebagai pengembangan budidaya berbasis penangkapan (Culture Based Fisheries/CBF), pengendali banjir, menjaga ketersediaan air, alternatif tempat olahraga (jogging, kano), tempat bermain, dan rekreasi (wisata).

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, keberadaan pabrik pakan akan difungsikan untuk pengembangan budidaya ikan baik laut maupun darat. Ditambah dengan pembangunan embung, ia optimis kegiatan budidaya di Pangandaran akan meningkat.

“Masyarakat biasanya menanam ikan yang tidak bernilai ekonomi tinggi. Dengan adanya pabrik pakan, kita akan mendorong orang-orang untuk melakukan budidaya yang memiliki nilai komersil yang tinggi," imbuhnya. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua