menu
search

Kejati Bali Diminta Hentikan Perkara Owner Hotel Kuta Paradiso

Senin, 21 Oktober 2019 : 13.06
Kuasa Hukum PT GWP Bonyamin Saiman
Jakarta - Dinilai legal standing (alas hak) pelapor tidak sah secara hukum Kejaksaan Tinggi Bali diminta menghentikan perkara yang menjerat owner sekaligus Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (GWP/Hotel Kuta Paradiso) Harijanto Karjadi.

Kasa hukum PT GWP Boyamin Saiman menegaskan dengan putusan perkara perdata Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr, Selasa (15/10/2019) pada 12 Februari 2018, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka otomatis perkara yang menjerat kliennya menjadi bermasalah karena tidak memenuhi syarat formal.

"Atau tertolak untuk sementara sampai putusan perkara perdata itu berkekuatan hukum final (inkracht)," tegas Boyamin dalam keterangan pers tertulis, Senin (21/10/2019).

Jadi sambil menunggu putusan perkara perdata itu berkekuatan hukum tetap, maka seluruh turunan perkara pidana lainnya harus di-pending.

"Ini artinya, perkara yang menjerat klien saya, Harijanto Karjadi, harus distop lebih dulu. Kejaksaan harus menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) demi asas kepastian hukum,” katanya menegaskan.

Diberitakan, kakak-beradik Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi pada 27 Februari 2018 dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali terkait dugaan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham dan dugaan penggelapan.

Saat ini, Harijanto Karjadi menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Bali setelah berkas perkaranya dinyatakan P-21.

Peristiwa yang menjerat Harijanto sesungguhnya terjadi pada 14 November 2011, terkait rapat umum pemegang saham PT GWP yang menyetujui pengalihan atau jual-beli saham milik Hartono Karjadi kepada adiknya, Sri Karjadi, yang memang saat itu masih berstatus digadaikan sebagai jaminan utang PT GWP.

Fireworks sendiri telah memberikan persetujuan sebelum dilakukan peralihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi.

Boyamin mengungkapkan dalam putusan perkara perdata Nomor 555 sehubungan dengan gugatan yang diajukan Fireworks Ventures Limited yang diwakili Law Firm Berman Sitompul & Partners tersebut, majelis hakim PN Jakut telah membatalkan akta pengalihan hak tagih piutang PT GWP dari bank, sekaligus menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tersebut menegaskan bahwa putusan No. 555 itu menempatkan Fireworks sebagai satu-satunya pemegang tunggal hak tagih piutang PT GWP, yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 28 November 1995 antara kreditur bank sindikasi dengan PT GWP dan Harijanto Karjadi sebagai penjamin utang tersebut.

“Dengan demikian, legal standing yang jadi dasar pelaporan perkara Harijanto Karjadi untuk sementara harus dinyatakan tidak sah atau gugur sampai putusan No. 555 berkekuatan hukum tetap,” kata Boyamin menegaskan. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua