APTI Keluhkan Kenaikan Cukai Rokok Hingga 21,57 Persen

Kamis, 24 Oktober 2019 : 23.36
Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko saat menerima pengurus APTI/ksp
Jakarta - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) itu, mengeluhkan rencana pemerintah menaikkan cukai rokok hingga 21,57 persen. Kepala Staf Kepresidenan, Dr Moeldoko menerima perwakilan petani tembakau yang tergabung dalam APTI.

Rata-rata kenaikan mencapai 21,56 persen, dengan kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok rata-rata sebesar 35 persen.

“Sekarang kenaikan belum berlaku saja, permintaan tembakau sudah turun,” kata Wakil Sekjen APTI Agus Setiawan, kepada Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Kamis (24/10/2019)

Petani mengharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan cukai rokok. Sebab mereka merasakan penyerapan industri rokok terhadap hasil panen mereka mengalami penurunan.

“Pabrik tidak berani ambil banyak, karena mereka takut konsumsi rokok akan turun saat cukai baru berlaku,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat APTI Agus Pamuji.

Mereka berharap pemerintah mau menurunkan rencana kenaikan cukai rokok sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap penghasilan petani. “Silakan tetap naik, tetapi jangan sebesar itu,” sambung Agus.

Moeldoko didampingi Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi saat menerima petani, menyampaikan, kenaikan itu sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 152 tahun 2019, dan sudah masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita cari solusi terbaik yang menguntungkan bagi petani,” ucap Moeldoko.

Diantara solusinya, dengan menekan sebanyak mungkin impor tembakau yang selama ini masih terjadi. Dengan impor tembakau dikurangi, maka industri akan dipaksa menyerap tembakau lokal. Cara ini diharapkan bisa memberi dampak positif jangka panjang untuk petani.

Dirjen Bea Cukai juga menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan skema Dana Bagi Hasil dari cukai rokok kepada petani tembakau. Dimana sebesar dua persen hasil cukai rokok akan kembali pada petani melalui pemerintah daerah.

“Misalnya untuk petani tembakau di Temanggung saja, nilainya bisa Rp 34 milliar,” kata Heru. Karenanya, guna memastikan berbagai skema tersebut, KSP akan segera melakukan rapat koordinasi antar kementrian dan lembaga terkait.

Hasil dari rapat koordinasi itu akan bisa langsung diwujudkan dalam peraturan menteri, sehingga bisa segera dilaksanakan bersamaan dengan naiknya cukai rokok. (rhm)

Rekomendasi