menu
search

YLKI: Habibie Berjasa dalam Perlindungan Konsumen dan Pengendalian Tembakau

Sabtu, 14 September 2019 : 20.46
Mendiang BJ Habibie/biro pers setpres
Jakarta - Semasa kepemimpinan Presiden BJ Habibie dinilai telah berjasa dalam perlindungan konsumen dan pengendalian di Indonesia.

Habibie yang wafat di usia 83 tahun itu, tidak hanya membuat seluruh bangsa Indonesia berduka, namun dunia internasional juga merasa kehilangan akan tokoh penting di industri penerbangan Tanah Air.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan, dalam konteks kepentingan publik, Habibie juga sangat berjasa untuk dua hal yang lain, yakni warisan perlindungan konsumen dan pengendalian tembakau di Indonesia.

Disebutkan, pertama, di era Habibie RUU Perlindungan Konsumen (RUU PK) disahkan menjadi UU, yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

RUU PK yang sudah dibahas 10-an tahun sebelumnya, mengalami percepatan pengesahan saat BJ Habibie menjabat sebagai Presiden RI ke-3.

"Kedua, Habibie berjasa dalam pengendalian tembakau, karena waktu itu mampu menelorkan PP No. 19/1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, saat itu Menkes dijabat Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek," tegas Tulus baru-baru ini.

Substansi PP tersebut mengatur secara ketat pengendalian tembakau, terutama dari sisi iklan di media. Yang paling menohok adalah adanya larangan total iklan rokok di media elektronik. Regulasi ini menjadi sangat progresif untuk ukuran Indonesia.

Hanya saja, larangan ini tidak berumur panjang karena direvisi oleh Presiden Gus Dur. Iklan rokok yang semula dilarang total di media elektronik diturunkan hanya dilarang diluar jam 21.30-05.00 saja.

Atas warisan dua hal tersebut, YLKI meminta pada Presiden Joko Widodo untuk mengadopsi kebijakan perlindungan konsumen dan pengendalian tembakau.

Dalam konteks perlindungan konsumen YLKI meminta Presiden Jokowi untuk memerkuat kebijakan perlindugan konsumen di level struktur birokrasi di semua level kementerian, sebagaimana diterapkan di Malaysia dan Jerman.

Juga, memperkuat pembiayaan perlindungan konsumen. Untuk itu, dalam konteks pengendalian tembakau, pihaknya berharap Jokowi juga seharusnya punya nyali untuk melarang total iklan/promosi/sponsorship produk tembakau, rokok.

"Sebab hal tersebut sudah dilarang total di seluruh dunia. Termasuk dalam dunia olah raga," tutupnya. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua