menu
search

Sertifikasi Kompetensi Humas Bagi Ketua Pengadilan Ciptakan MA Transparan dan Akuntabel

Sabtu, 21 September 2019 : 07.46
Jakarta – Dengan memiliki sertifikasi kompetensi hubungan masyarakat (Humas) maka para Ketua Pengadilan Tinggi bisa mendorong terciptanya Mahkamah Agung yang transparan dan akuntabel.

Direktur LSP-LSPR DR. Andre Ikhsano menyampaikan itu saat menghadiri workshop dan Uji kompentensi Humas (UKH) bagi para Ketua Pengadilan Tinggi di Pusdiklat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Indonesia (Ketua Hakim, Ketua Pengadilan, dll) MA terekomedasikan Kompeten setelah menjalankan workshop dan Uji kompentensi Humas (UKH) yang merupakan kegiatan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR) sejak 16 – 20 September 2019.

Kerjasama ini merupakan jawaban MA pada pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapan masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena.

Langkah ini juga sbuah lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi Humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat. Kredibitas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.

“Sertikasi kompetensi Humas ini bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan dan akuntable,” tegas Andre.

Kata dia, secara teknis, uji kompetensi ini tentu berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. Diawali diskusi panel interaktif yang terfokus pada Media Management dan Strategi Pembentukan Opini Publik di Media.

Acara ini juga dilanjutkan workshop dengan beberapa topik yaitu Public Speaking, Risk Management, Digital PR, Media Handling yang bertujuan untuk menggali dan memperkaya keilmuan kritis dan aplikatif bagi para praktisi Humas.

Hal tersebut merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh MA dalam memahami adaptasi, perubahan dan tantangan lembaga peradilan dalam membentuk persepsi masyarakat yang secara langsung dapat memengaruhi pembentukan citra MA.

Salah satu praktisi Humas yang turut serta dalam kegiatan ini mengakui adanya stigma masyarakat terhadap lembaga peradilan yang tidak bisa. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya exposure berbagai konten negatif yang seringkali menutupi sisi positif yang malah tidak sampai ke khalayak luas.

Sebut saja hal positif seperti terobosan kebijakan, pencapaian dan prestasi yang diraih di lingkup tugas peradilan seolah tidak bermakna di pandangan masyarakat. Antusiasme seluruh peserta terlihat sangat tinggi selama penyelenggaraan workshop, termasuk para Hakim yang turut dalam kegiatan ini.

Semangat belajar dan keingintahuannya yang mendalam mengenai hal-hal yang baru dan kekinian di ranah media massa, tampak dari interaksi saat Pemateri memaparkan dan memberikan waktu untuk melakukan simulasi.

Diyakini bahwa selepas kegiatan ini, para Hakim akan mampu merencanakan, mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang ideal dan strategis.

Begitupun ketika materi terkait dengan Public Speaking diuraikan secara komprehensip, para Hakim ini tampak tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk berlatih.

“Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media, harapan nya sangat mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang berkait dengan peningkatan pelayanan public dimana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, kebijakan-kebijakan kami”, Kolonel SUS Nursiana, Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan.

“Saya mengapresiasi upaya MA ini dalam membuat terobosan bidang komunikasi publik di jajarannya.

Dan para petinggi yang menjadi peserta telah memperlihatkan kompetensi mereka untuk berdiri di lini depan penegakan hukum Indonesia yang humanis,” ujar DR. J.A Wempi, M.SI. selaku salah satu asesor Uji Kompetensi Humas (UKH) yang bertugas.

Harapannya bahwa peradilan Indonesia lebih komunikatif dan humanis. Komunikatif dalam pengertian menjalin relasi yang profesional dengan para pelaku kehumasan berdasarkan landasan ilmu yang kompeten dan adaptif.

Humanis dimaknai sebagai wajah peradilan yang menyejukkan bagi para penegak keadilan dan wajah peradilan yang menakutkan bagi para penentang keadilan di Indonesia. Keadilan harus ditegakkan dan informasi harus disampaikan sesuai fakta kepada publik dengan strategi komunikasi yang tepat.

Penegakan keadilan dan konsep komunikasi ini adalah dua pilar fondasi yang kuat guna meraih dukungan yang luas dari masyarakat Indonesia terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Workshop dan UKH di lingkungan kerja MA bekerjasama dengan LSP LSPR telah memberikan pencerahan baru bagi para praktisi Humas akan wujud dunia peradilan di Indonesia.

Pendirian LSP LSPR memang ditujukan demi menciptakan standar profesionalisme di bidang kehumasan dan mengukur keahlian kerja humas berdasarkan level kompetensinya.

LSP LSPR didukung oleh organisasi kehumasan dunia. Diantaranya, Institute of Public Relations Singapore (IPRS), Institute of Public Relations Malaysia (IPRM), Shanghai Public Relations Association (SPRA), dan The Federation of ASEAN Public Relations Organization (FAPRO).

Saat ini LSP LSPR juga merupakan anggota tetap dari organisasi British Chamber of Commerce (BRITCHAM), The German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID), Indonesian French Chamber of Commerce & Industry (IFFCI), dan The Indonesian Netherlands Association (INA). (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua