menu
search

OPD Digabung, Sekda Indra Ingatkan Pejabat Jangan Galau dan Gaduh

Senin, 02 September 2019 : 15.58
Sekda Provinsi Bali Dewa Indra
Denpasar - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali akan dilakukan penggabungan sebagai bagian penataan kelembagaan sehingga para pejabat diingatkan tidak perlu sampai galau apalagi menimbulkan kegaduhan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan itu Harapan tersebut disampaikannya di hadapan peserta apel disiplin awal bulan September yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (2/9/2019).

Pihaknya mendorong jajaran birokrasi di lingkungan Pemprov Bali bekerja lebih cepat dengan semangat melayani. Menurut Sekda Dewa Indra, pelaksanaan apel disiplin mempunyai makna yang sangat strategis.

“Kegiatan apel seperti ini menjadi media bagi pimpinan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan,” imbuhnya. Mengacu pada laporan realisasi APBD Tahun 2019, Dewa Indra menilai kerja birokrasi Pemprov Bali masih lamban. Untuk itu, ia mengingatkan agar jajarannya bekerja lebih cepat.

“Jangan menumpuk pekerjaan karena pekerjaan birokrasi itu tak akan pernah ada habisnya, kalau ditunda, besoknya akan menumpuk,” ujarnya. Dijelaskan, penataan lembaga yang membawa konsekwensi bergabungnya sejumlah OPD.

Ia berharap hal ini tak menjadi sumber kegaduhan dan kegalauan di kalangan pejabat. Indra meyakinkan, jajaran pimpinan telah memikirkan agar penataan lembaga tak menyisakan persoalan, terutama terkait kedudukan para pejabat.

“Jangan sampai kinerja lemah karena ini, tetap kompak dan bersatu untuk memberi yang terbaik,” tutupnya dalam apel disiplin yang diikuti Pejabat Eselon II, III dan IV dan ASN Pemprov Bali.

Indra menyinggung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang baru-baru ini diluncurkan Pemprov Bali.

SP4N-LAPOR ini merupakan aplikasi umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang ingin mengadukan pelayanan publik, baik itu karena merasa kurang puas, layanan yang sangat lambat hingga memberikan apresiasi.

Adanya kanal ini, akses masyarakat untuk melaporkan berbagai hal terkait layanan publik akan makin lebar.

“Ini tantangan bagi kita di jajaran birokrasi agar bekerja lebih baik. Jangan sampai kanal itu dipenuhi laporan keluhan dari masyarakat, karena itu menandakan kinerja kita kurang baik,” tandasnya. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua