menu
search

Menteri Syafruddin Pastikan Digital Government Prioritas Transformasi Tata Kelola Pemerintah

Rabu, 25 September 2019 : 00.00
Jakarta - Digital government menjadi salah satu prioritas nasional dalam transformasi tata kelola pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Guna mengakselerasi laju SPBE, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak salah satunya universitas.

“Pemerintah butuh keterlibatan universitas sebagai tulang punggung lahirnya berbagai kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan menangkap dinamisasi harapan publik,” ujarnya pada kuliah umum Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, di Salemba Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Syafruddin menjelaskan, kondisi pemanfaatan TIK masih belum terintegrasi, dimana total belanja IT pada 2014 - 2019 sejumlah 12,7 triliun rupiah atau sekitar 65 persen merupakan belanja aplikasi umum.

Hal tersebut berpotensi terjadinya pemborosan anggaran, serta terjadinya disintegrasi sistem informasi pemerintah dengan resiko keamanan yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, pemetaan terhadap kematangan penggunaan TIK pada 616 instansi pemerintah tercatat hanya 19 persen instansi pemerintah yang memenuhi indeks SPBE minimal 2,6.

“Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola TIK masih silo dan kental dengan ego sektoral, artinya masyarakat masih belum puas dan menginginkan pelayanan publik yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Melalui penerapan SPBE yang optimal diharapkan dapat mewujudkan efisiensi anggaran belanja, integrasi sistem layanan, serta efisiensi penggunaan infrastruktur TIK.

Hasilnya keterpaduan sistem TIK dengan pengelolaan satu data Indonesia yang memperpendek rantai birokrasi, memudahkan pengambilan kebijakan publik berbasis keakuratan data, dan meningkatkan pelayanan publik.

Guna mendorong integrasi sistem TIK dan pengelolaan data nasional, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Data pemerintah ini dapat dimanfaatkan oleh lintas instansi secara akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, mudah diakses, dan berbagi pakai.

Pihaknya mendorong agar pihak universitas dapat menjadi jembatan komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset masyarakat yang solutif terhadap permasalahan sosial.

Kemudian universitas juga dapat melahirkan praktik terbaik kebijakan publik yang proporsional dengan karakter daerah setempat, serta menjadi barometer pengembangan SDM Indonesia dengan melahirkan banyak akademisi dan praktisi.

“Artinya universitas menjadi lumbung produksi kebijakan publik, penentu masa depan bangsa, melalui persebaran tenaga profesional yang siap berkiprah di pasar tenaga kerja,” katanya menegaskan.

Diharapkan kinerja pemerintah terkoneksi dalam wadah perjuangan yang komperhensif bersama sektor privat, masyarakat, dan universitas untuk membangun peradaban Indonesia yang dicita-citakan. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua