Menteri Susi Minta BNPT Turut Pantau Penggunaan Bom Ikan

Kamis, 12 September 2019 : 00.30
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta turut melakukan pemantauan terhadap penggunaan bom ikan yang masih dilakukan oleh para pencari ikan atau nelayan mengantsipasi kejahatan dari laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan hal itu saat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) BNPT dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Sinergitas Pencegahan di Sektor Kelautan dan Perikanan.

MoU ditandatangani Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

MoU menyepakati berbagai kegiatan meliputi: a) pertukaran data dan informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan; b) pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan; c) peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme; dan d) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan BNPT dan KKP.

Suhardi menyampaikan, pertukaran data dan informasi antara KKP dan BNPT sangat penting mengingat sulitnya mengelola kondisi geografis Indonesia yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke.

“Itu semua pintu-pintu terbuka untuk masuk macam-macam, termasuk paham-paham yang berkaitan dengan masalah terorisme,” ucapnya.

Melalui MoU ini, Suhardi juga meminta agar KKP dapat turut serta untuk meningkatkan keterampilan usaha perikanan kepada mantan narapidana terorisme yang tinggal di wilayah pesisir.

Menurutnya, mereka harus terus dimonitor serta diberikan akses ekonomi agar tidak termotivasi untuk kembali ke jaringan radikal.

“Kami punya bu 600 lebih mantan teroris yang sudah dilepas ke masyarakat, Bu. Tentunya mereka juga jangan dimarginalkan. Mungkin kita bisa kerjasamakan pendidikan bagi mantan-mantan teroris yang hidupnya di pesisir sehingga dapat akses ekonomi,” jelasnya.

Menteri Susi mengamini hal itu karena. Laut Indonesia yang begitu luas, menurutnya kerap kali dijadikan alur mobilisasi logistik para pelaku kejahatan dan terorisme. Underground economy pun banyak lolos lewat jalur laut.

“99,7% daratan perbatasan kita adalah laut, bukan daratan. Lautan terbuka tidak bisa kita pagari atau bentengi secara fisik. Tidak mungkin. Kita hanya bisa mengandalakan UNCLOS yang memang sudah diratifikasi oleh banyak negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Susi menilai koordinasi antar instansi pemerintah dalam menjaga laut sangat penting. Ia juga menekankan bahwa instnasi pemerintah harus satu komando dalam mencegah kejahatan yang dapat masuk melalui laut.

“Tidak boleh berbeda-beda karena itu akan membuat pintu masuk untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada radikalisme, ada terorisme yang menjadi persoalan dunia, bukan cuma Indonesia,” tegasnya.

Menteri Susi menambahkan agar BNPT turut memperhatikan praktek penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang kerap terjadi di sejumlah titik.

Bukan tanpa alasan, selain merusak koral, bahan mesiu yang digunakan dalam portas/bom ikan merupakan bahan yang sama digunakan untuk merakit bom.

Dia berharap polisi dan BNPT juga masuk ke dalam situ karena mesiu yang dipakai bom untuk merusak karang dengan bom. Praktek penggunaan bom ikan salah satunya didapat Menteri Susi di wilayah Makassar.

“Kami sudah punya informan-informan langsung dari para pekerja dan pengusaha ikan hidup ini. Sunu dan ikan apa itu hampir 99% ditangkapnya bukan dengan pancing tetapi dengan portas,” tambahnya. (rhm)

Rekomendasi