menu
search

Menteri Sri Mulyani Ungkap Kelemahan Pelaporan Keuangan Kementerian dan Lembaga

Jumat, 13 September 2019 : 06.17
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Humas KemenPANRB
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti selama ini kementerian atau lembaga (K/L) memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan terutama dalam hal pelaporan keuangan.

"Semangat dalam menggunakan anggaran tapi tidak dalam pelaporannya, karena yang terlihat bahwa kementerian dan lembaga semangat saat merencanakan, lebih semangat ketika menganggarkan, dan lebih semangat lagi dalam menggunakan anggaran, namun kurang semangat pada waktu melaporkannya," katanya saat menyerahkan penghargaan kepada Menteri PANRB Syafruddin di Gedung Dhanapala Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018 diraih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada Menteri PANRB Syafruddin dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019, di Gedung Dhanapala Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Ia menyampaikan, perolehan opini WTP oleh 43 kementerian dan lembaga (K/L) bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

"Keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat," katanya menegaskan,

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya.

Diharapkan agar K/L tidak hanya mengejar opini WTP, namun bisa melanjutkan hasil laporan tersebut kedepannya.

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dikonsolidasikan juga penting dalam memberikan peta yang lengkap dalam menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran.

"Pemerintah juga terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan antara sistem informasi keuangan pusat atau sistem perbendaharaan (SPAN) dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIKD),” katanya.

Selain penghargaan kepada 43 K/L yang berhasil meraih opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, Menkeu juga memberikan penghargaan terhadap instansi yang mengelola Barang Milik Negara (BMN) secara baik melalui BMN Award.

Penghargaan diberikan kepada 11 K/L dalam 3 kategori yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continuous Improvement dan Peer Collaboration.

Pihaknya memberikan apresiasi BMN kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita.

"Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN," tukasnya.

Dia berpesan Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan cara kerja baru mengikuti perkembangan teknologi digital, seperti konsep cost sharing atau open spaceakan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua