Melalui Riset, Menteri Susi Harapkan LIPI Dukung Keberlanjutan Laut dan Perikanan

Rabu, 11 September 2019 : 23.12
Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penandatanganan MoU dengan LIPI
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasti mengharapkan peran LIPI dalam mendukung keberlanjutan laut dan perikanan melalui riset.

Dalam kerangka itu pula, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangi Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengingkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

MoU ditandatangi Menteri Susi Pudjiasti dan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Adapun ruang lingkup yang disepakati dalam MoU tersebut mencakup: a) penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu teknologi; b) rekomendasi ilmiah; c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; d) pertemuan ilmiah, seminar, dan publikasi; e) pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; f) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan g) kegiatan lain yang disepakati.

Menteri Susi meminta dukungan dari LIPI untuk mendukung visi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang diusung oleh KKP. Di masa mendatang, perang antar negara bukan lagi soal politik atau ideologi melainkan ketahanan energi dan pangan.

“Satu-satunya sumber daya alam yang dapat diperbaharui selain hutan di mana hutan kita sudah sebagian habisya tinggal laut laut ini,” ujarnya.

Sumber daya kelautan dan perikanan harus dijaga keberlanjutannya. Salah satunya dengan membuat regulasi untuk membatasi eksploitasi ikan dan sumber daya laut lainnya.

“Kita semua harus berprinsip sama. Pembatasan dan larangan dalam hal sumber daya alam yang dapat diperbaharui hasilnya itu cuma satu, more productive,” tegasnya.

OIeh karena itu, penggunaan cantrang harus dihentikan. Alat tangkap cantrang yang banyak tersebar di pantura Jawa saat ini panjangnya mencapai 2.000 meter sehingga menyapu dasar laut Jawa yang dalamnya tak lebih dari 100 meter.

Akibatnya, sejumlah perikanan seperti udang, simping, dan rajungan hilang dari Pantura. Tak hanya itu, profesi penjual rajungan yang dulunya banyak terdapat di pinggir jalan pun turut menghilang.

Keberlanjutan ikan juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Hal ini terutama untuk menghadapi surplus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2040.

Protein dan asupan omega dari ikan akan meningkatka IQ SDM Indonesia agar dapat menjadi manusia-manusia yang unggul.

“Ikan ini sangat penting menjadi sumber protein bagi bangsa kita. Ke depan, teknologi akan masuk menggantikan banyak tenaga tenaga kerja konvensional. Persaingan kualitas manusia SDM ini akan menjadi penentu Indonesia dalam memenangkan persaingan global,” ucap Menteri Susi.

Ia berharap, LIPI dapat membantu untuk menerangkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan kepada masyarakat, peaku usaha, maupun pemangku kebijakan.

“Di sinilah sains, riset harus membuat telaahan dan paparan yang bisa masuk kepada para pemangku kebijakan supaya semua pihak dapat mengerti akan hal ini,” katanya menegaskan. Kepala Tri Handoko menyatakan, sebenarnya kerjasama antara LIPI dan KKP sudah berjalan lama.

Beberapa di antaranya telah dilakukan melalui Pusat Pengembangan dan Pemasaran (Raiser) Ikan Hias di Cibinong dan Balai Benih Ikan di Kabupaten Samosir. MoU yang ditandatangani hari ini akan mengintensifikasi kerjasama antara kedua K/L.

Salah satunya terkait rencana LIPI mengembangkan kapal riset nasional untuk memenuhi kebutuhan konsorsium riset samudera.

“Kita akan mengelola armada kapal riset nasional kurang lebih 10 - 12 kapal sehingga kita memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengeksplorasi seluruh perairan kita, termasuk sampai di luar ZEE, sampai ocean going,” ujarnya.

Ditegaskan, kapal riset penting untuk mengeksplorasi biodiversitas laut Indonesia yang begitu luas. Selain itu, ia juga berencana agar kapal riset ini dapat digunakan untuk memetakan perairan Indonesia.

Dengan begitu, ke depannya bencana tsunami dapat dimitigasi dengan disebarnya sensor di sejumlah titik tertentu.

Fase pertama pengadaan kapal riset ini akan dilakukan mulai tahun 2020 mendatang. Handoko berharap, KKP dapat membantu penyediaan pelabuhan untuk kapal riset yang akan dibagi di wilayah barat dan timur Indonesia.

“Kami berharap dengan nota kesepahaman ini implementasi kerjasama dalam penguatan kapasitas dan kualitas SDM serta riset itu bisa segera kita lakukan dalam bentuk yang lebih riil untuk kemajuan Indonesia di masa depan,” tutupnya. (rhm)

Rekomendasi