menu
search

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Belum Penuhi Aspek Keadilan Ekonomi

Rabu, 25 September 2019 : 11.38
Ekonom konstitusi Defiyan Cori
Jakarta - Dari perspektif ekonomi konstitusi rencana kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen belum memadai dan memenuhi aspek keadilan ekonomi.

Terkait kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang akan ditetapkan Pemerintah sebesar 23 persen pada Tahun 2020 yang akan menaikkan harga jual eceran sebesar 35 persen harus dipandang sebagai kebijakan yang tepat dalam sisi negatif cukai.

"Artinya pemerintah ingin melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia dari dampak kesehatan buruk yang ditimbulkan oleh merokok, tapi mampu menciptakan tambahan pendapatan negara yang akan menggerakkan perekonomian nasional tanpa mematikan industri rokok," ujar Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam perbincangan, Rabu (25/9/2019.

Walaupun sebagian pihak (terutama ekonom mainstream) menganggap langkah pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% ini terlalu tinggi dan menganggap memberikan dampak pada para petani tembakau.

Cori mempertanyakan apa yang dapat diarahkan pada mereka adalah, apakah dengan tdak menaikkan tarif cukai rokok para petani tembakau Indonesia sudah dapat menikmati keadilan ekonomi atas industri rokok berbahan tembakau?

"Jawabannya tentu saja belum atau tidak, karena yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dan manfaat dari industri rokok berbahan baku tembakau ini adalah para konglomerat," sambungnya.

Tentu saja soal sponsor atau promosi yang menghasilkan prestasi bangsa dan negara dibidang olahraga dipandang sebagai sebuah ajang citra korporasi yang sesuai buku teks pemasaran.

Lebih dari itu, bagaimana bentuk tanggungjawab korporasi pada perokok aktif yang rutin mengkonsumsi dan perokok pasif atas dampak kesehatan yang ditimbulkannya.

Sudah saatnya konteks kebijakan negara atas bea dan cukai harus memperhitungkan konstitusi ekonomi dan Pembukaan UUD 1945 agar kebijakan ekonomi sektoral tak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi kelompok masyarakat tertentu di satu pihak dan membebankan negara serta masyarakat atas dampaknya di pihak lain.

Dalam konteks perdagangan internasonal, maka kebijakan bea cukai ini harus mengarah pada paradigma baru atas beban bea atau biaya yang positif bagi produksi barang dan jasa serta cukai yang pengenaanya secara proporsional terhadap dampak negatifnya (barangkali juga berkaitan dengan kebijakan visa suatu negara).

Setiap menit, hampir 11 juta batang rokok diisap di dunia dan 10 orang meninggal karenanya. Di Indonesia, 76% pria dewasa merokok. Berikut adalah beberapa fakta dan angkanya.

Terdapat sekitar satu miliar perokok di dunia atau sekitar sepertujuh dari populasi global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dan studi lainnya.

Cina menempati angka tertinggi: dari penduduknya 1,3 miliar, sekitar 315 jutanya adalah perokok dan mereka mengonsumsi lebih dari sepertiga dari rokok dunia, demikian WHO menyebutkan dalam sebuah laporan tahun lalu.

Namun jika dilihat dari prosentase penduduk, Indonesia menempati prosentase penduduk sebagai perokok terbesar di dunia: 76 persen pria berusia di atas 15 tahun tercatat sebagai perokok.

Sekitar 80 persen perokok dunia hidup di negara berpenghasilan rendah dan menengah dan 226 juta di antaranya adalah kelompok masyarakat miskin.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pada April 2017 mengatakan persentase orang yang menggunakan tembakau setiap hari telah menurun dalam 25 tahun.

Satu dari empat pria dan satu dari 20 perempuan merokok setiap hari pada tahun 2015. Angka itu turun dari jumlah sebelumnya, satu dari tiga pria dan satu dari 12 perempuan pada tahun 1990.

Maka, dari perspektif ekonomi konstitusi rencana kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen itu belumlah memadai dan memenuhi aspek keadilan ekonomi.

Penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 153 Triliun atau 11,7% dari penerimaan dari sumber pajak.

Apabila kenaikan cukai 23%, maka penerimaan cukai akan mencapai Rp 188,19 Triliun, namun apabila lebih besar atau sampai dengan 50%, maka akan masuk kr kas negara sejumlah Rp 229,5 Triliun, dan ini akan merubah postur APBN Tahun Anggaran 2020 secara signifikan.

Seharusnya kebijakan harga rokok (termasuk produk minuman beralkohol) juga lebih tepat dikendalikan oleh negara sebagaimana halnya kebijakan yang ditetapkan pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas yang investasnya lebih padat modal dan beresiko tinggi.

Oleh karena itu, kenaikan tarif cukai rokok oleh pemerintah ini harus didukung penuh oleh pemangku kepentingan (stakeholders) negara, terutama dalam rangka paradigma baru kebijakan bea dan cukai. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua