menu
search

Hari Pelanggan Nasional, YLKI: Belajarlah dari Kebijakan Kompensasi Sektor Ketenagalistrikan

Kamis, 05 September 2019 : 06.56
Tulus Abadi/dok.
Jakarta - Para pelaku usaha/produsen; baik swasta dan atau BUMN bisa mengambil contoh kebijakan kompensasi sektor ketenagalistrikan dalam momentum peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), yang dicanangkan sejak 2003.

Diketahui, dalam rangka Harpelnas, para pelaku usaha/produsen; baik swasta dan atau BUMN berlomba untuk memberikan apresiasi pada pelanggannya atau konsumen.

Misalnya berupa: bonus/promosi berlangganan, setangkai bunga, coklat atau bahkan aksi bike care sebagaimana dilakukan oleh PT Telkom.

"Kami memberikan apresiasi atas aksi para pelaku usaha untuk hadir lebih caring pada pelanggannya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran persnya.

Namun aksi caring to customer sebaiknya bukan hanya aksi seremonial saja, dalam rangka Harpelnas, tetapi terejawantahkan pada aksi yang lebih substansial.

Hal substansi itu memberikan kompensasi atas kepada pelanggan/konsumen, manakala pelaku usaha tidak mampu/gagal memberikan pelayanan yang dijanjikan. Pemberian kompensasi di sektor ketenagalistrikan adalah contoh konkrit yang sangat positif.

Saat listrik di Jabodetabek padam total (black out) pada 04/08/19 yang lalu, PT PLN diwajibkan memberikan kompensasi pada pelanggannya, sebesar 20-35 persen dari abonemen dan atau pemakaian minimal.

Kata Tulus, kewajiban memberikan kompensasi ini sebagai wujud _caring_ pada konsumen manakala PT PLN sebagai penyedia ketenagalistrikan tidak mampu/gagal memenuhi janjinya terkait Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), sebagaimana mandat Permen ESDM No. 27/2017.

Oleh karena itu, dalam rangka Harpelnas 2019 YLKI meminta para pelaku usaha pertama membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana SPM/TMP di sektor ketenagalistrikan.

Kedua, agar SPM/TMP dimaksud dicanangkan secara terbuka sebagai bentuk "janji" atau "kontrak pelayanan" pada pelanggannya;

Ketiga, jika pelaku usaha tidak mampu memenuhi janji SPM/TMP-nya, maka pelaku usaha harus berani memberikan kompensasi kepada pelanggannya, dengan formulasi yang fair, transparan dan terukur.

TMP/SMP berikut kompensasinya harus diendors oleh pemerintah berupa regulasi teknis, misalnya Peraturan Menteri, atau bahkan peraturan pemerintah. YLKI berharap, Harpelnas menjadi spirit bagi pelaku usaha untuk selalu caring pada konsumen sebagai pelanggannya.

"Dan spirit untuk selalu melakukan improvisasi pelayanan secara kontinyu dan berkesinambungan," demikian Tulus. (riz)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua