menu
search

Grab Diingatkan Agar Berikan Perlindungan Hak Konsumen

Kamis, 05 September 2019 : 11.19
ilustrasi/net
Jakarta - PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) diingatkan agar melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan platform/aplikasinya.

Hal tersebut disampaikan Dr. David Tobing selaku kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Zico), seorang konsumen yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Grab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 527/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst.

David mengatakan, tujuan gugatan ini selain untuk penegakan hukum juga untuk mengingatkan Grab agar melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan platform/aplikasi miliknya.

Dalam siaran pers dikirimkan melalui media, Zico dalam petitum gugatannya menuntut agar Kementrian Komunikasi dan Informatika mencabut izin Grab sebagai penyedia palatform.

Gugatan dilayangkan bermula ketika Grab sebagai Tergugat I mengadakan program "challenge" (tantangan). Program itu, setiap konsumen dapat memilih berbagai jenis tantangan dan bagi yang telah menyelesaikan tantangan tersebut, maka Grab akan memberikan hadiah.

Zico sebagai pengguna aplikasi Grab mengikuti tantangan “Jugglenaut”, yaitu naik Grab sebanyak 74 kali.

"Setelah menyelesaikan tantangan Jungglenaut, Zico mendapatkan notifikasi hadiah namun ternyata Zico tidak menerima hadiah yang dijanjikan tersebut, yaitu saldo OVO senilai Rp 1.000.000,-." ungkap David dalam siaran persnya.

Hanya saja, dari pengecekan melalui aplikasi Grab, ternyata ada syarat dan ketentuan yang berubah secara tiba-tiba, dan perubahan tersebut didasari pencantumkan klausula baku berupa "Grab berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Atas hal itu, Public Relation Grab Indonesia Andre Sebastian, belum biss memberikan keterangannya kepada media.

Hal lain ditambahkan David, tindakan Grab mengubah aturan secara sepihak adalah melanggar pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tindakan Grab yang tidak memberikan hadiah sebagaimana yang dijanjikan kepada Zico adalah perbuatan melawan hukum karena menjanjikan pemberian hadiah dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melanggar pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Selain Grab, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) juga dijadikan sebagai Tergugat II, karena tidak melakukan bimbingan dan pengawasan kepada Grab sehingga merugikan konsumen seperti Zico.

Dalam petitumnya, Penggugat menuntut antara lain meminta Grab memberikan ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Kemudian meminta Grab untuk melakukan permintaan maaf dan memuatnya di media cetak harian Kompas dan Bisnis Indonesia ½ (setengah halaman) dan di website resmi Grab selama 7 hari berturut-turut.

Ia menjelaskan, jumlah Ganti rugi imateril diadopsi dari denda maksimal yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku yang dilarang yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), dan hukuman pencabutan ijin juga sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata David, kemungkinan ada banyak konsumen yang dirugikan dan tindakan Grab tersebut diduga telah memenuhi unsur pidana menurut UUPK maupun KUHP. "Kami masih mencadangkan hak kami untuk melaporkan ke Kepolisian RI," tutup David yang Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua